Follow Us Email Facebook Google LinkedIn Twitter

Efektifitas Kinerja Komite Sekolah Dalam Layanan Mutu Pendidikan

Selasa, 03/11/2015 12:36:33

57guru.jpg

Oleh: Faturrahman. Sekolah sebagai institusi atau lembaga pendidikan, merupakan wadah proses pelaksanaan pendidikan, ia memiliki sistem yang dinamis, dan merupakan institusi yang komplek. Gorton, 1976; Hanson, 1985; Snyder & Anderson, 1985; dalam Bafadal 2009. Dalam aktifitasnya, sekolah adalah tempat yang bukan hanya sekedar sarana berkumpul guru dan murid, melainkan berada dalam suatu tatanan sistem yang rumit dan saling berkaitan, oleh karena itu sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan serius. Lebih dari itu kegiatan inti organisasi sekolah adalah mengelola sumber daya manusia yang diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat, serta pada gilirannya mampu memberikan kontribusi pada pembangunan bangsa.

Penyelenggaraan pendidikan menjadi tugas bersama antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Paradigma sosiologis mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem sosial, hubungan sekolah dan masyarakat adalah hubungan timbale balik yang saling mempengaruhi, maju dan berkembangnya sekolah juga tergantung pada perkembangan masyarakat bahkan sekolah menjadi cermin keberadaan lingkungan masyarakat sekitar. Masyarakat dapat menjalankan berbagai peran dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan baik melalui peran perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, maupun organisasi kemasyarakatan. Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Masyarakat juga memiliki peran dalam peningkatan mutu pendidikan, yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan monitoring program pendidikan. Peran dan partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa pelibatan dalam komite sekolah.

Jenis peran serta masyarakat, termasuk orangtua/wali murid, dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah diklasifikasikan dari peran serta pada tingkatan yang terendah sampai tingkatan tertinggi, yaitu dari hanya sekedar menggunakan jasa pelayanan yang disediakan oleh sekolah sampai keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan pada berbagai jenjang. Esensi hubungan sekolah-masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan dan dukungan dari masyarakat terutama dukungan moral dan finansial. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitas hubungan sekolah-masyarakat. Pendidikan berbasis kepada kebutuhan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah, sehingga hubungan kerjasama masyarakat dan sekolah menjadi lebih harmonis.

Sekolah yang mandiri memerlukan dukungan dan kepedulian masyarakat agar sekolah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi stakeholder utama pendidikan. Wadah untuk menyalurkan aspirasi, dukungan dan kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan diwujudkan dalam lembaga mandiri yang bernama Komite Sekolah. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Di dalam UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 56 ayat (3) tersirat bahwa : Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan.

Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan tuntutan untuk lebih meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat. Tuntutan tersebut lahir seiring dengan terjadinya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan dampak terhadap perubahan paradigma pembangunan dari top down kepada model buttom up. Munculnya tuntutan dan kebutuhan akan hadirnya pelibatan masyarakat dalam semua sendi pembangunan memberi angin segar pada usaha keikut sertaan masyarakat dalam pendidikan. Konsep governance pada pola penyelenggaraan pendidikan mensyaratkan adanya peran serta penuh masyarakat sebagai subjek kebijakan termasuk bidang pendidikan dan pengelolaan sekolah sebagai satuan unit pendidikan dalam wadah komite sekolah.

Pembentukan komite sekolah menganut prinsip transparansi, akuntabilitas dan demokrasi. Komite sekolah diharapkan menjadi mitra sekolah yang dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dalam program pendidikan disekolah. Tugas dan fungsi komite sekolah antara lain mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisispasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, dan menggalang masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. (Panduan MBS; Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah; 2006).

Seiring dinamika dalam dunia pendidikan, lahirlah UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite sekolah/Madrasah sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan kembali ditegaskan pada pasal 56 ayat 1-4. Pasal 56 ayat (1): Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Pasal 56 ayat (2): Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. Pasal 56 ayat (3): Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Pasal 56 ayat (4): Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Untuk memenuhi amanat UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 56 ayat (4) tersebut, pada 28 Januari 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Berikutnya pada 28 September 2010 diterbitkan PP Nomor 66 Tahun 2010 yang merupakan penyempurnaan PP Nomor 17 tahun 2010. Peraturan Pemerintah ini memberikan penjelasan secara rinci berbagai aspek yang berkaitan dengan Dewan Pendidikan dan Komite sekolah, termasuk eksistensi, operasional, dan legalitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, pasal 192-195 menjelaskan fungsi, tugas, pola rekrutmen, masa jabatan, kedudukan, pemilihan dan penetapan anggota Dewan Pendidikan. Sementara pasal 196 dan 197 menjelaskan fungsi, pembentukan, pendanaan, jumlah, dan pemilihan anggota Komite sekolah/Madrasah. Peraturan ini menegaskan atas Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 yang dalam lampirannya mengulas pengertian, nama, ruang lingkup, tujuan, peran dan fungsi, organisasi, dan pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite sekolah. Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 juga terkait erat dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (UU ini kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah). Sebab pelibatan unsur birokrasi di daerah seperti Bupati/Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dinas Pendidikan jelas diatur dalam pembentukan dan penetapan anggota Dewan Pendidikan dan Komite sekolah.

Kehadiran komite sekolah diharapkan mampu mempengaruhi upaya peningkatan mutu sekolah utamanya dalam mempersiapkan lulusan yang kompetitif dengan kompetensi yang memadahi. Mengingat indikator mutu sebuah institusi pendidikan mesti dilihat dari berkembangnya potensi peserta didik baik bidang akademik maupun non akademik. Suryadi dan Tilaar (1994) mengungkapkan pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan dengan kemampuan dasar untuk senantiasa belajar sehingga dapat mengikuti bahkan menjadi pelopor dalam pembaharusan dan perubahan. Penekanan mutu dapat dilihat dari proses yang mutu sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bermutu.
Soedijarto (2004) pendidikan yang bermutu adalah sistem pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan pada berbagai jenjang dan jenis yang memiliki kemapuan, nilai, dan sikap, baik kemampuan intelektual, profesional dan emosional, memiliki sikap jujur, berdisiplin, etos kerja yang tinggi, rasional, kreatif, memiliki rasa tanggung jawab kemanusiaan, kemasyarakatan dan kebangsaan serta berkhlak mulia, beriman dan bertakwa. Dngan demikian, pendidikan dianggap berkualitas bilamana pendidikan itu mampu mengembangkan seluruh spektrum intelegensi manusia yang meliputi berbagai aspek kebudayaan.

Syarat menjadi sekolah bermutu yang mampu menghasilkan lulusan bermutu setidaknya disarankan oleh Slamet (1999) melalui empat usaha, yaitu : 1) menciptakan situasi”menang-menang” (win-win solution) dan bukan situasi ”kalah-menang” di antara pihak yang berkepentingan dengan lembaga pendidikan (stakeholder), 2) perlunya ditumbuhkembangkan motivasi pada setia sumberdaya manusia yang terlibat dalam proses meraih mutu, 3) Berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang yang konsisten dan terus menerus, dan 4) Mengembangkan kerjasama sinergis dengn unsur pelaku dalam proses mencapai hasil mutu. Semua upaya peningkatan mutu dilakukan oleh stakeholder pendidikan dengan mengoptimalkan peran serta komite sekolah.

Keberhasilan sekolah dalam peningkatan mutu layanan pendidikan melalui pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sebagaimana panduan MBS, memerlukan adanya peningkatan partisipasi orangtua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut dapat terealisasi dengan adanya penguatan komite sekolah. Orangtua dan masyarakat serta elemen pemangku kepentingan (stakeholder) merupakan masukan lingkungan yang ikut berpengaruh terhadap kinerja sekolah sebagai suatu sistem. Mekanisme peningkatan partisipasi masyarakat dapat ditempuh melalui langkah berikut; 1) melakukan dialog untuk merumuskan tujuan sekolah, 2) menciptakan hubungan yang baik antar partisipan, 3) harus mampu belajar dari pengalaman, 4) menjalin hubungan dengan lingkungan di luar sekolah, 5) menerapkan pendekatan belajar tuntas bagi siswa, dan 6) melibatkan semua partisipan dalam pengambilan keputusan.

Peningkatan peran dan fungsi komite sekolah diharapkan dapat memberikan dampak strategis dalam usaha peningkatan mutu layanan pendidikan melalui efektifitas kinerja komite sekolah SMA Negeri 2 Lamongan. Kondisi ini yang akan didalami oleh peneliti dengan menyusun fokus penelitian pada upaya penguatan kelembagaan komite sekolah, peningkatan kemampuan organisasional pengurus komite sekolah, dan peningkatan wawasan kependidikan pengurus komite sekolah. SMA Negeri 2 Lamongan merupakan sekolah unggul yang menjadi salah satu kebanggaan masyarakat pendidikan di Lamongan melalui berbagai prestasi peserta didik dan keberhasilan alumni.
 
METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualtatif. Penelitian ini berupaya untuk mengungkap fenomena dengan memberikan gambaran yang terjadi secara utuh melalui studi kasus dengan pendekatan fenomenologis yakni untuk menganalisis gejala-gejala yang ada dari suatu masalah. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002) pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 2 Lamongan, Jl. Veteran no. 1 Lamongan yang merupakan salah satu sekolah unggul di Kabupaten Lamongan.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi pertisipan. Peneliti hadir di lokasi untuk melakukan observasi, melihat sendiri, mengamati, dan merasakan fenomena yang berkaitan dengan layanan mutu sekolah. Peneliti juga melakukan wawancara dengan narasumber untuk menggali informasi yang berhubungan dengan kinerja komite sekolah dan layanan pendidikan yang dilakukan oleh sekolah. Disamping itu peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi untuk melengkapi sumber data penelitian berupa dokumen surat keputusan pembentukan komite sekolah, AD/ART, Program Kerja, Notulen rapat, dan data pendukung lain. Analisis data penelitian menggunakan apa yang disarankan oleh Nasution (1992), yaitu: (1) melakukan reduksi data, (2) men-display data, dan (3) mengambil kesimpulan /verivikasi.
 
HASIL DAN PEMBAHASAN
Paparan penelitian mengenai kinerja komite sekolah dalam layanan mutu pendidkan dapat diketengahkan kedalam klasifikasi fokus berikut; pertama penguatan kelembagaan komite sekolah, kedua peningkatan kemampuan organisasional pengurus komite sekolah, dan terakhir adalah peningkatan wawasan kependidikan pengurus komite sekolah. Secara keseluruhan hasil dari temuan di lapangan peneliti jabarkan berikut dengan mengetengahkan berbagai konsep, kebijakan, dan teori tentang topik yang sedang dibahas.

Penguatan kelembagaan komite sekolah memberi pemahaman tentang bagaimana komite sekolah dibentuk dan dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah yang dibangun harus merupakan pengembang kekayaan filosifis masyarakat secara kolektif. Artinya, Komite Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (client model), berbagi kewenangan (power sharing and advocacy model), dan kemitraan (partnership model) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah: 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. 2) Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Komite Sekolah harus dibentuk berdasarkan pada prakarsa masyarakat yang peduli pendidikan. Mekanisme pembentukan komite sekolah terdiri dari tujuh langkah yang idealnya harus dipenuhi, yaitu : sosialisasi, penyusunan criteria dan identifikasi calon anggota, seleksi, pengumuman bakal calon, penyusunan nama-nama yang resmi diusulkan, pemilihan anggota komite, dan penyampaian nama-nama terpilih kepada kepala satuan pendidikan untuk mendapatkan pengesahan. Untuk pembentukan Komite Sekolah masa bakti berikutnya dilakukan bila masa bakti komite sekolah sudah hampir selesai, dengan membentuk panitia pemiilihan berdasarkan AD/ART komite yang ada.

Wawasan kelembagaan berikutnya adalah membangun hubungan kemitraan dan kerjasama secara sinergis antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemitraan sekurang-kurangnya memiliki sifat dasar sebagai berikut; 1) Lebih bersifat jangka panjang, oleh sebab itu tujuan yang ingin dicapai biasanya lebih mendasar dan strategis. 2) Lebih di fokuskan pada pemecahan persoalan bersama untuk mencapai tujuan pendidikan. 3) Didasarkan atas nilai-nilai luhur seperti lazimnya suatu kerjasama seperti kejujuran, keterbukaan, saling percaya, saling memperhatikan, kesetaraan, dan saling membutuhkan.

Komite sekolah SMA Negeri 2 Lamongan masa bakti 2013/2014 – 2015/2016 yang ada saat ini dihasilkan dari rapat pleno wali murid, guru, tokoh masyarakat, dan alumni SMA Negeri 2 Lamongan. Ketua komite sekolah lama H. Gatot Suprayitno Muslim meminta kepada KH. Abdul Aziz Khoiri didampingi oleh Drs. KH. Abdussalam, MM dan Drs. KHM. Aminul Wahib, MM yang kesemuanya adalah anggota komite lama untuk memimpin rapat pemilihan pengurus baru. Berdasarkan cerita yang penulis tangkap dari pertemuan tiga tahun lalu itu, Pimpinan rapat menyodorkan calon ketua komite baru kepada peserta rapat dan peserta rapat menerima secara aklamasi, maka pleno itu memilih Drs. HM. Tsalits Fahami, MM sebagai ketua baru. Hal ini mudah dimengerti, menggingat KH. Abdul Aziz Khoiri adalah sosok kharismatik di Kabupaten Lamongan, saat ini beliau menjabat sebagai ketua MUI kabupaten Lamongan. Sedangkan yang ditawarkan untuk menjadi penggantinya adalah wali murid yang juga alumni SMA Negeri 2 Lamongan, pelaku pendidikan, mantan Dekan FKIP Universitas Islam Lamongan, dan Wakil Bupati Lamongan priode 2005-2010 sehingga secara ketokohan, kapasitas, dan kriteria terpenuhi. Peserta rapat merasa puas dan menerima dengan tepat terpilihnya Drs. HM. Tsalits Fahami, MM sebagai ketua komite sekolah, Drs. H. Zainal Ma’arif sebagai sekretaris, dan H. gatot Suprayitno Muslim mantan ketua sebagai bendahara. Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemilihan kelengkapan pengurus komite diikuti langsung oleh ketua lama, ketua baru, ketiga kyai kharismatik diatas, dan kepala sekolah. Dengan demikian proses pemilihan pengurus komite baru berjalan dengan demokratis dan penuh kekeluargaan.

Setelah pengurus baru terbentuk, Komite sekolah melaksanakan rapat pengurus untuk melengkapi susunan pengurus, membuat program kerja, menyusun program prioritas, merumuskan tata laksana organisasi, menyusun draf perubahan AD/ART organisasi, dan merencanaan anggaran biaya komite sekolah.    

Guna menjaga harmonitas hubungan lembaga sekolah dan stakeholder pendidikan di Lamongan, komite sekolah SMA Negeri 2 Lamongan membuat terobosan dengan menfasilitasi kegiatan alumni untuk melakukan reuni dan kegiatan di sekolah. Menjalin kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait untuk peningkatan mutu pembelajaran. Menampung dan merekomendasikan kepada kepala sekolah ide, pemikiran, dan tanggapan masyarakat.

Program Peningkatan kemampuan organisasional pengurus komite sekolah secara umum berpedoman pada peran dan fungsi komite sekolah, yaitu: a) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, minimal dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan supaya masukan tersebut sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. b) Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, minimal dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelengaraan pendidikan yang bermutu. c) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Minimal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. d) Mediator antara sekolah dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Upaya mengoptimalkan kinerja komite sekolah terhadap kemampuan organisasional, dapat dilihat pula indikator berikut; a) Kepengurusan. Komite Sekolah yang terdiri atas personel yang dibentuk berdasarkan ketentuan yang ada dalam sebuah organisasi yang paling tidak terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota. b) Struktur Organisasi. Dalam hal organisasi Komite Sekolah yang memiliki kegiatan yang lebih kompleks, struktur organisasi dapat lebih diperluas dengan beberapa Ketua Bidang, dan beberapa Seksi. c) Job description. Guna menjalankan roda organisasi Komite Sekolah, perlu dibuat job description bagi setiap personel pada setiap jabatan yang diembannya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas. Job description berupa panduan siapa mengerjakan apa dan masing-masing personel bertanggung jawab atas terlaksananya tugas yang ia diemban. d) Adanya AD/ART yang merupakan salah satu perangkat organisasi yang penting. Dalam AD/ART atau Panduan Organisasi paling tidak harus diatur mengenai: dasar, tujuan, dan kegiatan Komite Sekolah, ketentuan keanggotaan dan kepengurusan (termasuk masa bakti), hak dan kewajiban anggota dan pengurus, ketentuan tentang pengelolan keuangan, mekanisme pengambilan keputusan, perubahan Panduan Organisasi atau AD/ART, dan pembubaran organisasi. e) Fasilitas Penunjang. Sebuah organisasi dapat dikatakan mustahil berjalan tanpa didukung oleh fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang sebuah Komite Sekolah yang paling sederhana adalah adanya meja kerja bagi Ketua Komite, baik di rumah sang Ketua, di sebuah sekolah, atau bahkan di sebuah Kantor Khusus Komite Sekolah yang memiliki fasilitas ruang-ruang kerja pengurus, ruang rapat, fasilitas administrasi, dan karyawan.

Sumber yang diperoleh dari lapangan menginformasikan bahwa Komite sekolah SMA Negeri 2 Lamongan telah menjalankan fungsi pertimbangan, pendukung, Pengontrol, dan mediator. Dalam hal memberikan pertimbangan kehadiran komite sekolah dirasa penting oleh wali murid dari keluarga tidak mampu. Peran dan fungsi komite sekolah yang berhubungan dengan fasilitasi wali murid cukup penting, pihak sekolah memberi kewenangan kepada komite sekolah untuk merekomendasi, menentukan, dan memberikan dispensasi pada yang tidak mampu. Informasi lapangan menegaskan bahwa Kabupaten Lamongan memberikan jatah 20% bagi keluarga tidak mampu untuk dapat diterima di SMA Negeri 2 Lamongan dan pada kenyataannya jatah itu terlampaui setiap tahunnya.

Pengurus komite sekolah SMA Negeri 2 Lamongan terdiri dari 18 orang berdasarkan surat keputusan Kepala SMA Negeri 2 Lamongan nomor 421.3/127/413.101.102/2013 tertanggal 6 juli 2013 untuk masa bakti tahun pelajaan 2013/2014 – 2015/2016. Keterwakilan unsur yang ada dalam komposisi pengurus terdiri dari 9 orang mewakil wali murid, 5 orang mewakili tokoh masyarakat, dan 4 orang dari tenaga pendidik/guru. Ketua dijabat oleh Drs. H.M. Tsalits Fahami, MM dari unsur wali murid, sekretaris Drs. H. Zainal Ma’arif mewakili tokoh masyarakat, bendahara H. Moch. Yunus, ST unsur wali murid (menggantikan H. Gatot Suprayitno Muslim yang meninggal dunia). Dibantu oleh masing-masing wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara, dan 12 orang angggota. Konsideran perundangan yang dipakai oleh kepala sekolah dalam menerbitkan SK pengurus komite menggunakan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 044/U/2002 tanggal 3 April 2002 tentang pedoman penyelenggaraan komite sekolah dengan memperhatikan rapat pleno orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan alumnus SMA Negeri 2 Lamongan.

Komite memiliki struktur kepengurusan komite yang terpasang di dinding kantor komite. Dalam dokumen tulis di meja kerja ketua tertera job description pengurus disamping struktur tugas dan tata kordinasi pengurus komite sekolah. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite SMA Negeri 2 Lamongan ditetapkan pada tanggal 6 juli 2013 terdiri dari 9 bab dan 17 pasal pada anggaran dasar serta 5 bab dan 14 pasal untuk anggaran rumah tangga. AD/ART mengatur tentang nama, kedudukan, dasar, tujuan, pearn, fungsi, wewenang, keanggotaan, kepengurusan, hak, kewajiban, mekanisme rapat, dana, masa bakti, perubahan AD/ART, dan pembubaran. Sementara ART mengatur tentang kriteria pengurus komite, pemilihan pengurus, tata kerja dan hubungan antar anggota, dana sumbangan (termasuk jenis pungutan, penarikan, penggunaan, perpajakan, dan pembukuan), rapat-rapat, dan ketentuan lain.

Fasilitas penunjang yang dimiliki oleh komite SMA Negeri 2 Lamongan antara lain; meja, kursi, almari, dan ruang tersendiri sebagai kantor komite sekolah. Komite memaksimalkan tenaga guru yang menjadi anggota pengurus komite untuk melaksanakan tugas administrasi dengan dibantu oleh karyawan. Khusus untuk memegang kas dan bertanggungjawab atas transaksi dan pembukuan bendahara dibantu oleh petugas khusus dari unsur tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Lamongan. Untuk kepentingan rapat komite bisa menggunakan ruang rapat yang dimiliki oleh sekolah begitu pula untuk kepentingan administrasi harian komite lebih praktis untuk menggunakan fasilitas administrasi sekolah.

Langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh komite sekolah dalam upaya Peningkatan wawasan kependidikan pengurus Komite Sekolah, yaitu: (1) wawasan tentang sekolah sebagai suatu sistem; (2) wawasan tentang manajemen berbasis sekolah (MBS); dan (3) wawasan tentang pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM).

Pertama, wawasan tentang sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem berarti beberapa elemen satu dengan yang lain saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Beberapa elemen sekolah sebagai sistem adalah: peserta didik, kepala sekolah, pendidik/ guru, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan fasilitas pendidikan.

Kedua, wawasan tentang manajemen berbasis sekolah (MBS). MBS adalah bentuk pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah untuk merencanakan, dan menilai program sekolah. Tiga pilar program MBS, yaitu: (1) manajemen sekolah (demokratis, transparan dan akuntabilitas), (2) PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan), dan (3) Peran Serta Masyarakat, dalam hal merencanakan program, mengambil keputusan, meningkatkan mutu pembelajaran, dan membangun sekolah (sarana pembelajaran).
Ketiga, wawasan tentang pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM). artinya komite sekolah memahami konsep dan metode pembelajaran berorientasi mutu dengan selalu mengupayakan hasil pekerjaan yang terbaik bagi stakeholder. Sekolah mengupayakan mutu lulusan yang lebih baik, dan proses pembelajaran yang semakin baik.

Berdasarkan data di lapangan terkait dengan sekolah sebagai sistem, bahwa komite sekolah telah terlibat dalam penyusunan visi misi sekolah. Melalui kegiatan workshop kurikulum didapat dokumentasi bahwa beberapa perwakilan dari komite sekolah mengikuti workshop dan aktif memberikan masukan konsep tentang pengembangan kurikulum. Komite sekolah juga dilibatkan dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Dalam hal pengelolaan dana komite, telah dilakukan pemisahan pengelolaan anggaran yang didapat dari masyarakat sebagai dana komite sekolah dan dikelola sendiri oleh komite sekolah untuk digunakan pembangunan fisik sekolah.

Wawasan tentang manajemen berbasis sekolah, peran dan fungsi komite sekolah yang berhubungan dengan pilar demokratis, transparan, dan akuntabel maka diperoleh informasi bahwa tidak semua komite sekolah mengetahui dan memahami aktifitas manajemen sekolah yang berjalan. Komite sekolah belum sampai dilibatkan dalam keseluruhan manajemen sekolah, misalnya dalam hal analisa kebutuhan guru, sekolah berhubungan langsung dengan dinas. Berbeda dengan itu komite sekolah memiliki peran strategis yang berkaitan dengan peningkatan prestasi non akademik siswa. Kegiatan lomba atau peningkatan prestasi yang berhubungan dengan pembiayaan dan kerjasama dengan orang tua siswa, instansi, dan lembaga lain kehadiran komite sekolah dapat dirasakan betul oleh sekolah. Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa dana akan tetapi juga berupa jaringan alumni yang telah tersebar dan menempati posisi penting.

Konsep tentang PAKEM, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan difahami oleh komite sekolah sebagai tugas untuk menyediakan sarana pembelajaran memadahi. Komite sekolah berkonsentrasi pada pemenuhan sarana dan ikut serta berupaya meningkatkan profesionalitas guru mengajar. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan dana komite secara umum untuk kepentingan pembangunan sarana pembelajaran dan peningkatan kesejahteraan guru sebagai salah satu upaya peningkatan profesionalisme guru.  
 
KESIMPULAN
Efektifitas kinerja komite Sekolah di SMA Negeri Lamongan yang dinilai dari tiga kegiatan, yaitu: (1) Penguatan kelembagaan komite sekolah, (2) Peningkatan kemampuan organisasional pengurus komite sekolah, dan (3) Peningkatan wawasan kependidikan pengurus komite sekolah didapatkan hasil bahwa ketiganya berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar kewenangan, tugas, peran dan fungsi yang dimiliki. Upaya yang dilakukan untuk penguatan kelembagaan komite sekolah SMA Negeri 2 Lamongan antara lain: 1) Telah dilakukan pembentukan pengurus secara demokratis, transparan, akuntabel dan kekeluargaan. 2) Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk peningkatan mutu pembelajarn. 3) Menjaga hubungan harmonis dengan stakeholder pendidikan di kabupaten Lamongan.Upaya yang dilakukan untuk peningkatan organisasional komite sekolah SMA Negeri 2 Lamongan antara lain: 1) Menjalankan peran dan fungsi pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator secara kontinyu. 2) Memiliki susunan pengurus lengkap. 3) Memiliki struktur organisasi. 4) Mempunyai job description. 5) Memiliki AD/ART. 6) Memiliki kantor serta fasilitas lain penunjang kegiatan organisasi. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan wawasan kependidikan komite sekolah SMA Negeri 2 Lamongan antara lain: 1) Komite sekolah ikut serta dalam penyusunan visi misi sekolah. 2) Terlibat dalam penyusunan RAPBS. 3) Mengelola keuangan komite secara mandiri. 4) Merencanakan, melaksanakan, membuat laporan untuk pembangunan fisik yang dibangun bersumber dari dana komite. 5) Terlibat dalam program peningkatan kesejahteraan guru. SUMBER: http://ap.fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/10/14-Fathurrahman.pdf
 
DAFTAR RUJUKAN
Bafadal, I. 2009. Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar. Jakarta: Bumi Aksara.
Departemen Pendidikan Nasional, 2000. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.
Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah; 2006. Panduan MBS
Dirjen Dikdamen Depdiknas. 2004. Acuan Operasional dan Kinerja Komite Sekolah. Jakarta
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta. 2006. Pemberdayaan Komite Sekolah.
Dirjend Dikdasmen Depdiknas, 2004. Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Jakarta
Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
Moleong, L.J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nasution, S. 2003. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: PT. Tarsito
Slamet, Margono. 1999. Filsafat Mutu dan Penerapan Prinsip-prinsip Manajemen Mutu Terpadu. Bogor: IPB Bogor.
Soedijarto, 2004. Mutu Pendidikan sebagai kebutuhan. Makalah disampaikan pada Workshop1 Juli 2004 “Professionalisme Guru Berprestasi Tingkat Nasional “ di semarang, Denpasar, 5 Juni 2004 dan Denpasar, 22 Juni 2004. Diskusi Panel “Potret Pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam” di Jakarta..
Suryadi, Ace & H.A.R. Tilaar 1994. Analisis Kebijakan Pendidikan suatu Pengantar. Bandung: Rosdakarya.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidkan Nasional

Posting oleh Teguh Triwiyanto 4 tahun yang lalu - Dibaca 26353 kali

 
Tag : #EFEKTIFITAS KINERJA KOMITE SEKOLAH # LAYANAN MUTU PENDIDIKAN

Berikan Komentar Anda

Artikel Pilihan
Bacaan Lainnya
Selasa, 20/08/2019 09:15:25
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNALSEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN MUTU LULUSAN

Abstract: This article aims to describing the system of guaranteeing internal quality of schools to ensure that the...

Rabu, 07/08/2019 18:47:34
SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI PESANTREN

Abstract: This study aims to describe the process of budgeting and allocating free education funds in pesantren,...

7 Pilar MBS
MBS portal
Tujuh Pilar Manajemen Berbasis Sekolah
  Tujuh pilar MBS yaitu kurikulum dan pembelajaran, peserta didik pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, hubungan sekolah dan masyarakat, dan budaya dan lingkungan sekolah. Manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah adalah pengaturan kurikulum dan...
Informasi Terbaru
Modul dan Pedoman
Video MBS
Modul MBS
Paket Pelatihan 3
Paket Pelatihan 3
6 tahun yang lalu - dibaca 67525 kali
Paket Pelatihan 2
Paket Pelatihan 2
6 tahun yang lalu - dibaca 50562 kali
Paket Pelatihan 1
Paket Pelatihan 1
6 tahun yang lalu - dibaca 75155 kali
Berbagi Pengalaman Praktik yang Baik
Berbagi Pengalaman Praktik yang Baik
6 tahun yang lalu - dibaca 55773 kali
MODUL 6 UNIT 3
MODUL 6 UNIT 3
4 tahun yang lalu - dibaca 52921 kali
Modul Pelatihan 6: Praktik Yang Baik
Modul Pelatihan 6: Praktik Yang Baik
4 tahun yang lalu - dibaca 62470 kali
Panduan Lokakarya Bagi Fasilitator Renstra
Panduan Lokakarya Bagi Fasilitator...
6 tahun yang lalu - dibaca 54471 kali
Praktik Yang Baik: Modul Keuangan Pendidikan
Praktik Yang Baik: Modul Keuangan...
6 tahun yang lalu - dibaca 39458 kali
Info MBS
PPDB 2019 SMP Sistem Zonasi, Nilai USBN...
5 bulan yang lalu - dibaca 1924 kali
Penghapusan Ujian Nasional Tak Otomatis...
7 bulan yang lalu - dibaca 2655 kali
Tahun Ini, 3.725 SMA/SMK se-Jatim Bebas Biaya Pendidikan  Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul
Tahun Ini, 3.725 SMA/SMK se-Jatim Bebas...
7 bulan yang lalu - dibaca 2237 kali
APBN 2019, Anggaran Pendidikan Rp 492 Triliun, Terbesar untuk Agama
APBN 2019, Anggaran Pendidikan Rp 492...
11 bulan yang lalu - dibaca 4935 kali
Asah Bakat Sejak Dini, Anak Tumbuh Jadi Remaja Hebat
Asah Bakat Sejak Dini, Anak Tumbuh Jadi...
11 bulan yang lalu - dibaca 3942 kali
"Bersiaplah... Pendaftaran SNMPTN...
2 tahun yang lalu - dibaca 4972 kali
Ini Rekomendasi Penting untuk Ubah Dunia Pendidikan di Indonesia
Ini Rekomendasi Penting untuk Ubah...
2 tahun yang lalu - dibaca 5364 kali
Dongkrak Mutu Tenaga Kerja, Pelatihan Vokasi Butuh Suntikan Beasiswa!
Dongkrak Mutu Tenaga Kerja, Pelatihan...
2 tahun yang lalu - dibaca 4460 kali
Follow Us :
Get it on Google Play

©2013-2019 Manajemen Berbasis Sekolah
MUsage: 3.54 Mb - Loading : 3.98405 seconds