Oleh: TIM MBS PROVINSI BALI

BAB I PENDAHULUAN

A.   LATAR BELAKANG

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa: “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”. Penggunaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai salah satu muatan MBS diamanatkan dalam Pasal 38 Ayat (2) bahwa: “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supevisi dinas pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah”, dan Pasal 50 Ayat (5) “Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal”. Pentingnya partisipasi masyarakat diamanatkan dalam Pasal 9 bahwa: “Masyarakat berkewajiban untuk memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”; dan Pasal 54 Ayat (1) dan (2) “Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan”; serta “masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan”.

Implementasi program MBS di Indonesia dievaluasi pada Tahun 2000, 2002, 2005, dan 2010. Hasil evaluasi pada Tahun 2000, 2002, 2005 menunjukkan bahwa program Bimbingan MBS memberikan dampak positif, antara lain: (1) peningkatan manajemen sekolah yang lebih transparan, partisipatif, demokratis dan akuntabel; (2) peningkatan mutu pendidikan; (3) menurunnya tingkat putus sekolah; (4) peningkatan implementasi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan strategi Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM); dan (5) peningkatan peran serta mayarakat terhadap pendidikan di Sekolah Dasar (SD).

Sebagai upaya untuk melanjutkan dan mengembangkan program MBS di SD, Renstra Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 s.d. 2014 mengamanatkan antara lain bahwa pada akhir Tahun 2014 sebanyak 90% SD di Indonesia telah menerapkan MBS dengan baik. Maka langkah-langkah strategis guna peningkatan kuantitas dan kualitas SD yang menerapkan MBS dengan baik perlu disusun dan segera dilaksanakan. Untuk mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 s.d. 2014, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali menindaklanutinya dengan melaksanakan Bimtek untuk keberlanjutan dan pengembangan program MBS.

B.   DASAR

1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Bimbingan Kesiswaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010–2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7295/A.A3/KU/2013, tentang Perubahan atas Keputusan Mendikbud Nomor 655/A.A3/KU/2013 tentang pengangkatan Pejabat Perbendahara/Pengelola Keuangan pada Direktorat Bimbingan SD, Ditjen Dikdas, Kemdikbud tahun anggaran 2013;
17. Keputusan Direktur Bimbingan Sekolah Dasar, Ditjen Pendidikan Dasar No. 149/C2/KU/2013 tanggal 01 Maret 2013 tentang Pendelegasian sebagian Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Direktorat Bimbingan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2013.
18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Bimbingan Sekolah Dasar Nomor: 023.03.1.666011/2013, Revisi 05 tanggal 11 Juni 2013;

C.   TUJUAN

Tujuan utama kegiatan implementasi program MBSTingkat Provinsi Bali adalah:

1. Meningkatkan pemahaman peserta bimtek tentang konsep dasar MBS;
2. Meningkatkan kemampuan peserta bimtek agar siap menjadi Tim Pengembang MBS di tingkat Kabupaten/Kota;
3. Meningkatkan partisipasi sekolah untuk pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP).
4. Meningkatkan mutu pelayanan di bidang pendidikan, khususnya di jenjang pendidikan dasar.
5. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengendalian mutu pendidikan di Sekolah Dasar.

D.   HASIL YANG DIHARAPKAN

Sesuai dengan tujuan implementasi MBS-SD di atas, maka hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya pemahaman peserta bimtek tentang konsep dasar MBS;
2. Meningkatnya kemampuan peserta bimtek sehinga siap menjadi Tim Pengembang MBS di tingkat Kabupaten/Kota;
3. Meningkatnya partisipasi sekolah untuk pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP);
4. Meningkatnya mutu pelayanan di bidang pendidikan, khususnya di jenjang pendidikan dasar;
5. Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengendalian mutu pendidikan di Sekolah Dasar.

BAB II  STRATEGI PELAKSANAAN

A.       PENGORGANISASIAN

Kegiatan pelatihan implementasi MBS-SD Tingkat Provinsi Bali tahun 2013 dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bidang Kurikulum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota se-Bali.

B.     JADWAL DAN TEMPAT

Implementasi MBS-SD di Provinsi Bali dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu: (1) in-service dalam bentuk Bimbingan Teknis, dan (2) on-service dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan in-service dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

1. In-Service Tahap I

Kegiatan In-Service Tahap I dilaksanakan di Hotel Puri Nusa Indah Jalan Waribang Denpasar Timur selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 18-22 Agustus 2013. Jadwal Kegiatan selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 1.

1. In-Service Tahap II

Kegiatan In-Service Tahap II dilaksanakan di Hotel Puri Nusa Indah Jalan Waribang Denpasar Timur selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 7-11 Oktober 2013. Jadwal Kegiatan selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 1.

1. On-Service (kegiatan monitoring dan evaluasi) dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 6-11 November 2013. Kegiatan dilakukan pada 9 (sembilan) sekolah dasar di 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali. Jadwal Kegiatan selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 1

C.     NARASUMBER/FASILITATOR

Instruktur/Narasumber selama kegiatan In-Service Implementas MBS-SD di Provinsi Bali tahun 2013, terdiri dari beberapa unsur yaitu: unsur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Denpasar Selatan, Akademisi dari Perguruan Tinggi, Pengawas SD, dan Kepala SD yang memiliki kompetensi tentang MBS serta sudah di-training di Makassar Sulawesi Selatan tanggal 9-13 Juli 2013. Disamping itu pada kegiatan In_Service I kegiatan Bimtek didampingi juga oleh narasumber dari pusat yaitu Ibu Dr. Mustiningsih, M.Pd. dari Universitas Negeri Malang.

D.     PESERTA

1. Peserta pada kegiatan Bimtek MBS-SD In-Service I dan In-Service II Tingkat Provinsi Bali tahun 2013, terdiri dari unsur-unsur Pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota, Pengawas, dan Kepala Sekolah yang berjumlah total 61 orang.
2. Sedangkan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi (On-Service) melibatkan 9 (sembilan) sekolah yang tersebar pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota se-Bali.

E.     STRUKTUR PROGRAM

1. Struktur Program Kegiatan In-Service I MBS-SD Tingkat Provinsi Bali tahun 2013, sebagai berikut.

1. Struktur Program Kegiatan In-Service II MBS-SD Tingkat Provinsi Bali tahun 2013, sebagai berikut.

F.      STRATEGI DAN METODE

Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan in-service I dan II bersifat aktif, partisipatif dan demokratis. Para peserta dikondisikan aktif dan partisifatif dalam kegiatan. Narasumber bertindak sebagai fasilitator bukan instruktur dan memandang peserta sebagai salah satu sumber dalam Bimbingan Teknis. Peserta banyak dilibatkan dalam diskusi dalam pengambilan kesimpulan. Kegiatan in-service I dan II ini menggunakan metode ceramah, paparan, diskusi, penugasan, kajian, presentasi, dan kerja kelompok. Orientasi utama dalam in-service I dan II adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan peserta dalam menjadi fasilitator yang akan dapat memfasilitasi pelaksanaan MBS di kabupaten/kota dan mendorong sekolah untuk melaksanakan MBS di sekolah. Oleh karena itu, kegiatan in-service I dan II lebih banyak berorientasi kepada apa yang akan terjadi di sekolah, dan semua itu dilatihkan dan dikembangkan selama Bimtek, bukan diceramahkan saja.

G.     PRODUK

Produk yang dihasilkan dalam kegiatan in-service I dan II serta monitoring dan evaluasi MBS-SD Tingkat Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

1. Program Kerja MBS yang akan dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Identifikasi permasalahan dan solusinya terkait dengan 7 (tujuh) komponen MBS.
3. Perangkat instrumen supervisi dan evaluasi 7 (tujuh) komponen MBS.
4. Hasil kunjungan observasi lapangan sesuai dengan komponen yang diobservasi.
5. Data keterlaksanaan MBS-SD yang diperoleh melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

H.     PEMBIAYAAN

Semua biaya yang berkaitan dengan kegiatan Bimtek MBS Tingkat Provinsi Bali tahun 2013 dibebankan pada DIPA Kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Nomor: 023.03.3.229064/2013, tanggal 5 Desember 2012 Tahun Anggaran 2013.

BAB III  HASIL KEGIATAN

1. Kegiatan in-service I Tingkat Provinsi Bali dilaksanakan selama 5 (lima) hari dengan hasil kegiatan sebagai berikut.

Identifikasi Permasalahan Per Komponen MBS

1. Kegiatan in-service II Tingkat Provinsi Bali dilaksanakan selama 5 (lima) hari dengan hasil kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan on-service (Monitoring dan Evaluasi) tentang ketercapaian pelaksanan MBS pada sekolah sasaran di 9 (sembilan) kabupaten/kota se-Bali.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Komponen Kurikulum Dan Pembelajaran

Secara umum dari 9 (sembilan) sekolah di Provinsi Bali yang dijadikan pilot projek, dapat dilihat bahwa sekolah telah melakukan manajemen kurikulum dan pembelajaran dengan kategori amat baik dengan rata-rata 85,49. Hal ini dapat dilihat dari 33,33% atau sebanyak 3 sekolah berada pada kategori amat baik dan 66,67% atau sebanyak 6 sekolah berada pada kategori baik.

2. Komponen Manajemen Peserta Didik

Dari 9 (sembilan) sekolah di Provinsi Bali yang dijadikan pilot projek, dapat dilihat bahwa sekolah telah melakukan manajemen peserta didik dengan kategori amat baik dengan rata-rata 85,63. Hal ini dapat dilihat dari 55,56% atau sebanyak 5 sekolah berada pada kategori amat baik dan 44,44% atau sebanyak 4 sekolah berada pada kategori baik.

3. Komponen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Dari 9 (sembilan) sekolah di Provinsi Bali yang dijadikan pilot projek, dapat dilihat bahwa sekolah telah melakukan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan dengan kategori amat baik dengan rata-rata 92,27. Hal ini dapat dilihat dari 88,89% atau sebanyak 8 sekolah berada pada kategori amat baik dan 11,11% atau sebanyak 1 sekolah berada pada kategori baik.

4. Komponen Sarana Prasarana

Secara umum dari 9 (sembilan) sekolah di Provinsi Bali yang dijadikan pilot projek, dapat dilihat bahwa sekolah telah melakukan manajemen sarana prasarana dengan kategori amat baik dengan rata-rata 87,12. Hal ini dapat dilihat dari 77,78% atau sebanyak 7 sekolah berada pada kategori amat baik dan 22,22% atau sebanyak 2 sekolah berada pada kategori baik.

5. Komponen Pembiayaan

Secara umum dari 9 (sembilan) sekolah di Provinsi Bali yang dijadikan pilot projek, dapat dilihat bahwa sekolah telah melakukan manajemen pembiayaan dengan kategori amat baik dengan rata-rata 93,46. Hal ini dapat dilihat dari 88,89% atau sebanyak 8 sekolah berada pada kategori amat baik dan 11,11% atau sebanyak 1 sekolah berada pada kategori baik.

6. Peranserta Masyarakat

Secara umum dari 9 (sembilan) sekolah di Provinsi Bali yang dijadikan pilot projek, dapat dilihat bahwa sekolah telah melakukan peranserta dengan kategori amat baik dengan rata-rata 85,95. Hal ini dapat dilihat dari 77,78% atau sebanyak 7 sekolah berada pada kategori amat baik dan 22,22% atau sebanyak 2 sekolah berada pada kategori baik.

7. Budaya Dan Lingkungan Sekolah

Secara umum dari 9 (sembilan) sekolah di Provinsi Bali yang dijadikan pilot projek, dapat dilihat bahwa sekolah telah melakukan manajemen budaya dan lingkungan sekolah dengan kategori amat baik dengan rata-rata 89,16. Hal ini dapat dilihat dari 88,89% atau sebanyak 8 sekolah berada pada kategori amat baik dan 11,11% atau sebanyak 1 sekolah berada pada kategori baik.

Demikian pula secara umum dapat disimpulkan bahwa 9 (sembilan) sekolah yang dijadikan pilot projek telah melaksanakan MBS dengan amat baik meliputi 7 komponen. Hanya 1 sekolah atau 11,11% sekolah yaitu di Kabupeten Bangli yang berada dalam kategori baik, sementara 8 sekolah di kabupaten/kota lainnya yaitu 8 sekolah atau 88,89% berada dalam kategori amat baik.

BAB IV PENUTUP

Setelah dilakukan kegiatan implementasi program MBS-SD melalui kegiatan in-service dan on-service, maka dapat disampaikan beberapa simpulan dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan di dalam pengelolaan program MBS dimasa yang akan datang.

1. Simpulan

Beberapa simpulan yang dapat dirumuskan dari hasil monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut.

1. Melalui kegiatan in-service yang dilaksanakan sebanyak 2 tahap, pemahaman peserta terhadap substansi dan strategi implementasi MBS-SD dapat ditingkatkan. Peserta telah memiliki pengalaman melakukan observasi 7 komponen MBS melalui kegiatan observasi lapangan.
2. Melalui kegiatan on-service, implementasi program MBS-SD yang dilakukan oleh Kepala Sekolah di Kabupaten/Kota di 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali sudah dilaksanakan sesuai dengan juklak/juknis. Rata-rata hasil implementasi MBS-SD adalah sangat baik (A).
   1. Rekomendasi

Berikut disampaikan beberapa rekomendasi terkait implementasi program MBS-SD di Provinsi Bali.

1. Sekolah Pilot Projek

-        Hasil yang telah dicapai dalam kegiatan ini agar dipertahankan dan ditingkatkan lagi di masa yang akan datang.

-        Hal-hal positif yang telah dilaksanakan di sekolah ini agar diimbaskan ke sekolah lain, minimal di tingkat gugus bahkan bila memungkinkan di tingkat yang lebih luas lagi di tingkat kabupaten/kota.

-        Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait terutama komite sekolah dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota.

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota

-        Mengadakan pembinaan dan pengawasan secara terjadwal dan berkesinambungan dengan melibatkan para pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota.

-        Meningkatkan koordinasi dengan Bupati/Wali Kota agar kegiatan implementasi MBS dapat berlangsung sampai ke tingkat-tingkat gugus melalui program pengimbasan MBS.

-        Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali untuk melanjutkan program implementasi MBS ke tingkat yang lebih luas.

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali

-        Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota untuk melanjutkan program implementasi MBS ke tingkat yang lebih luas.

-        Menjalin kerjasama yang lebih erat dengan Direktorat Pembinaan SD dalam upaya melanjutkan program MBS di masa yang akan datang.

1. Direktorat Pembinaan SD

-        Oleh karena program implementasi MBS yang telah dilaksanakan sangat bermanfaat untuk menuntaskan program wajib belajar 9 tahun dan meningkatkan mutu pendidikan SD , maka program MBS agar dilanjutkan.

-        Melakukan penyempurnaan bahan-bahan pelatihan sehingga selalu up to date dengan kondisi terkini.

-        Mensosialisaikan program-program yang akan dilaksanakan di tingkat pusat sampai ke tingkat Kab/Kota lebih awal, agar daerah dapat menyesuaikan program yang disusun sehingga sinkron dengan program pusat.

Posting oleh I Wayan Widana 55 tahun yang lalu - Dibaca kali