Follow Us Email Facebook Google LinkedIn Twitter

Implementasi MBS di Provinsi Bali

Selasa, 24/12/2013 11:38:49

Oleh: TIM MBS PROVINSI BALI

BAB I PENDAHULUAN

A.   LATAR BELAKANG

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa: “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”. Penggunaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai salah satu muatan MBS diamanatkan dalam Pasal 38 Ayat (2) bahwa: “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supevisi dinas pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah”, dan Pasal 50 Ayat (5) “Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal”. Pentingnya partisipasi masyarakat diamanatkan dalam Pasal 9 bahwa: “Masyarakat berkewajiban untuk memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”; dan Pasal 54 Ayat (1) dan (2) “Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan”; serta “masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan”.

Implementasi program MBS di Indonesia dievaluasi pada Tahun 2000, 2002, 2005, dan 2010. Hasil evaluasi pada Tahun 2000, 2002, 2005 menunjukkan bahwa program Bimbingan MBS memberikan dampak positif, antara lain: (1) peningkatan manajemen sekolah yang lebih transparan, partisipatif, demokratis dan akuntabel; (2) peningkatan mutu pendidikan; (3) menurunnya tingkat putus sekolah; (4) peningkatan implementasi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan strategi Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM); dan (5) peningkatan peran serta mayarakat terhadap pendidikan di Sekolah Dasar (SD).

Sebagai upaya untuk melanjutkan dan mengembangkan program MBS di SD, Renstra Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 s.d. 2014 mengamanatkan antara lain bahwa pada akhir Tahun 2014 sebanyak 90% SD di Indonesia telah menerapkan MBS dengan baik. Maka langkah-langkah strategis guna peningkatan kuantitas dan kualitas SD yang menerapkan MBS dengan baik perlu disusun dan segera dilaksanakan. Untuk mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 s.d. 2014, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali menindaklanutinya dengan melaksanakan Bimtek untuk keberlanjutan dan pengembangan program MBS.

B.   DASAR

  1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Bimbingan Kesiswaan;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010–2014;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI
  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah
  15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013
  16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7295/A.A3/KU/2013, tentang Perubahan atas Keputusan Mendikbud Nomor 655/A.A3/KU/2013 tentang pengangkatan Pejabat Perbendahara/Pengelola Keuangan pada Direktorat Bimbingan SD, Ditjen Dikdas, Kemdikbud tahun anggaran 2013;
  17. Keputusan Direktur Bimbingan Sekolah Dasar, Ditjen Pendidikan Dasar No. 149/C2/KU/2013 tanggal 01 Maret 2013 tentang Pendelegasian sebagian Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Direktorat Bimbingan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2013.
  18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Bimbingan Sekolah Dasar Nomor: 023.03.1.666011/2013, Revisi 05 tanggal 11 Juni 2013;

C.   TUJUAN

Tujuan utama kegiatan implementasi program MBSTingkat Provinsi Bali adalah:

  1. Meningkatkan pemahaman peserta bimtek tentang konsep dasar MBS;
  2. Meningkatkan kemampuan peserta bimtek agar siap menjadi Tim Pengembang MBS di tingkat Kabupaten/Kota;
  3. Meningkatkan partisipasi sekolah untuk pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP).
  4. Meningkatkan mutu pelayanan di bidang pendidikan, khususnya di jenjang pendidikan dasar.
  5. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengendalian mutu pendidikan di Sekolah Dasar.

D.   HASIL YANG DIHARAPKAN

Sesuai dengan tujuan implementasi MBS-SD di atas, maka hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

  1. Meningkatnya pemahaman peserta bimtek tentang konsep dasar MBS;
  2. Meningkatnya kemampuan peserta bimtek sehinga siap menjadi Tim Pengembang MBS di tingkat Kabupaten/Kota;
  3. Meningkatnya partisipasi sekolah untuk pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP);
  4. Meningkatnya mutu pelayanan di bidang pendidikan, khususnya di jenjang pendidikan dasar;
  5. Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengendalian mutu pendidikan di Sekolah Dasar.

 

BAB II  STRATEGI PELAKSANAAN

 

A.       PENGORGANISASIAN

Kegiatan pelatihan implementasi MBS-SD Tingkat Provinsi Bali tahun 2013 dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bidang Kurikulum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota se-Bali.

B.     JADWAL DAN TEMPAT

Implementasi MBS-SD di Provinsi Bali dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu: (1) in-service dalam bentuk Bimbingan Teknis, dan (2) on-service dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan in-service dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

  1. In-Service Tahap I

Kegiatan In-Service Tahap I dilaksanakan di Hotel Puri Nusa Indah Jalan Waribang Denpasar Timur selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 18-22 Agustus 2013. Jadwal Kegiatan selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 1.

  1. In-Service Tahap II

Kegiatan In-Service Tahap II dilaksanakan di Hotel Puri Nusa Indah Jalan Waribang Denpasar Timur selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 7-11 Oktober 2013. Jadwal Kegiatan selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 1.

  1. On-Service (kegiatan monitoring dan evaluasi) dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 6-11 November 2013. Kegiatan dilakukan pada 9 (sembilan) sekolah dasar di 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali. Jadwal Kegiatan selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 1

C.     NARASUMBER/FASILITATOR

Instruktur/Narasumber selama kegiatan In-Service Implementas MBS-SD di Provinsi Bali tahun 2013, terdiri dari beberapa unsur yaitu: unsur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Denpasar Selatan, Akademisi dari Perguruan Tinggi, Pengawas SD, dan Kepala SD yang memiliki kompetensi tentang MBS serta sudah di-training di Makassar Sulawesi Selatan tanggal 9-13 Juli 2013. Disamping itu pada kegiatan In_Service I kegiatan Bimtek didampingi juga oleh narasumber dari pusat yaitu Ibu Dr. Mustiningsih, M.Pd. dari Universitas Negeri Malang.

D.     PESERTA

  1. Peserta pada kegiatan Bimtek MBS-SD In-Service I dan In-Service II Tingkat Provinsi Bali tahun 2013, terdiri dari unsur-unsur Pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota, Pengawas, dan Kepala Sekolah yang berjumlah total 61 orang.
  2. Sedangkan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi (On-Service) melibatkan 9 (sembilan) sekolah yang tersebar pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota se-Bali.

E.     STRUKTUR PROGRAM

  1. Struktur Program Kegiatan In-Service I MBS-SD Tingkat Provinsi Bali tahun 2013, sebagai berikut.
 

Materi

Waktu

(@ 60’)

Narasumber/ Fasilitator

Metode Penyajian

 

 

MATERI UMUM

 

 

 

  1.  

Pembukaan-Penutupan

2

Kadisdikpora

Pleno- Presentasi

  1.  

Kebijakan dan Program MBS Disdikpora Provinsi Bali 2013

4

Kabid Dikdas

  1.  

Orientasi Kegiatan

4

Ketua Panitia Pelaksana Bimtek

  1.  

Pretes dan Post-tes

2

Tim Fasilitator

Individu

 

Jumlah

12

 

 

 

MATERI POKOK

 

 

 

  1.  

Pola Bimbingan MBS di SD

2

 

Pleno- Presentasi

  1.  

Replikasi MBS di SD

1

 

Pleno- Presentasi

  1.  

Program Sekolah (RKS, RKAS, dan RKB)

1

 

Pleno- Presentasi

  1.  

Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran serta Kurikulum 2013

2

I Wayan Widana, S.Pd., M.Pd.

Pleno- Presentasi dan diskusi kelompok

  1.  

Manajemen Peserta Didik

1

I Nyoman Jaya, S.Pd., M.Pd.

Pleno- Presentasi

 

Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1

 

Pleno- Presentasi

 

Manajemen Sarana Prasarana

1

 

Pleno- Presentasi

 

Manajemen Pembiayaan

1

 

Pleno- Presentasi

 

Manajemen Humas

1

I Nyoman Jaya, S.Pd., M.Pd.

Pleno- Presentasi

 

Manajemen Budaya dan Lingkungan Sekolah

2

I Nyoman Jaya, S.Pd., M.Pd.

Pleno- Presentasi

 

Jumlah

13

 

 

 

MATERI PENUNJANG

 

 

 

 

Pengawasan dan Evaluasi

1

 

Pleno- Presentasi

 

Kepemimpinan Sekolah

1

I Nyoman Jaya, S.Pd., M.Pd.

Pleno- Presentasi

 

Sistem Informasi Manajemen

1

I Wayan Widana, S.Pd., M.Pd.

Pleno- Presentasi

 

Jumlah

3

 

 

 

JUMLAH TOTAL

28

 

 

                                    

  1. Struktur Program Kegiatan In-Service II MBS-SD Tingkat Provinsi Bali tahun 2013, sebagai berikut.

 

 

Materi

Waktu

(@ 60’)

Narasumber/ Fasilitator

Metode Penyajian

 

 

MATERI UMUM

 

 

 

  1.  

Pembukaan-Penutupan

2

Kadisdikpora

Pleno- Presentasi

  1.  

Strategi Implementasi Program MBS-SD

4

Kabid Dikdas

  1.  

Orientasi Kegiatan

2

Ketua Panitia Pelaksana Bimtek

 

Jumlah

8

 

 

 

MATERI POKOK

 

 

 

  1.  

Best Practice Strategi Implementasi MBS di masing-masing Kabupaten/Kota

2

I Nyoman Jaya, S.Pd., M.Pd.

Pleno- Presentasi

  1.  

Pembahasan Best Practice Strategi Implementasi MBS

2

I Wayan Widana, S.Pd., M.Pd.

Pleno- Presentasi

  1.  

Instrumen Monitoring dan Evaluasi MBS-SD

2

 

Pleno- Presentasi

  1.  

Strategi Pelaksanaan Kunjungan Objek Lapangan

2

 

Pleno- Presentasi

  1.  

Kunjungan Objek Lapangan

4

Tim Fasilitator

Observasi

  1.  

Pembahasan Hasil Kunjunan Objek Lapangan

4

Tim Fasilitator

Pleno- Presentasi

 

Jumlah

16

 

 

 

MATERI PENUNJANG

 

 

 

 

Praktik Kerja mandiri

4

Tim Fasilitator

Mandiri

 

Presentasi Tugas Mandiri

4

Tim Fasilitator

Pleno

 

Jumlah

8

 

 

 

JUMLAH TOTAL

32

 

 

 

F.      STRATEGI DAN METODE

Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan in-service I dan II bersifat aktif, partisipatif dan demokratis. Para peserta dikondisikan aktif dan partisifatif dalam kegiatan. Narasumber bertindak sebagai fasilitator bukan instruktur dan memandang peserta sebagai salah satu sumber dalam Bimbingan Teknis. Peserta banyak dilibatkan dalam diskusi dalam pengambilan kesimpulan. Kegiatan in-service I dan II ini menggunakan metode ceramah, paparan, diskusi, penugasan, kajian, presentasi, dan kerja kelompok. Orientasi utama dalam in-service I dan II adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan peserta dalam menjadi fasilitator yang akan dapat memfasilitasi pelaksanaan MBS di kabupaten/kota dan mendorong sekolah untuk melaksanakan MBS di sekolah. Oleh karena itu, kegiatan in-service I dan II lebih banyak berorientasi kepada apa yang akan terjadi di sekolah, dan semua itu dilatihkan dan dikembangkan selama Bimtek, bukan diceramahkan saja.

G.     PRODUK

Produk yang dihasilkan dalam kegiatan in-service I dan II serta monitoring dan evaluasi MBS-SD Tingkat Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

  1. Program Kerja MBS yang akan dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota.
  2. Identifikasi permasalahan dan solusinya terkait dengan 7 (tujuh) komponen MBS.
  3. Perangkat instrumen supervisi dan evaluasi 7 (tujuh) komponen MBS.
  4. Hasil kunjungan observasi lapangan sesuai dengan komponen yang diobservasi.
  5. Data keterlaksanaan MBS-SD yang diperoleh melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

H.     PEMBIAYAAN

Semua biaya yang berkaitan dengan kegiatan Bimtek MBS Tingkat Provinsi Bali tahun 2013 dibebankan pada DIPA Kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Nomor: 023.03.3.229064/2013, tanggal 5 Desember 2012 Tahun Anggaran 2013.

 

 

BAB III  HASIL KEGIATAN

 

  1. Kegiatan in-service I Tingkat Provinsi Bali dilaksanakan selama 5 (lima) hari dengan hasil kegiatan sebagai berikut.
 

Hari/Tanggal

Materi

Penyaji

Hasil Kegiatan

 

Minggu, 18 Agustus 2013

Pembukaan

Kadisdikpora Provinsi Bali

-        Peningkatan pemahaman peserta terhadap kebijakan pendidikan di Provinsi Bali.

Kebijakan dan Program MBS Disdikpora Prov Bali 2013

Kabid Dikdas Disdikpora Provinsi Bali

-        Peningkatan pemahaman peserta terhadap kebijakan Dikdas Disdikpora Provinsi Bali.

 

Senin, 19 Agustus 2013

Kebijakan dan Program MBS Disdikpora Prov Bali 2013 (lanjutan)

Kabid Dikdas Disdikpora Provinsi Bali

-        Peningkatan pemahaman peserta terhadap kebijakan/implementasi MBS di Provinsi Bali

 

Orientasi Kegiatan

Made Sutarjana, S.Sos., MM

-        Peningkatan pemahaman peserta terhadap rung lingkup kegiatan dan strategi pelaksanan Bimtek MBS Tingkat Provinsi Bali.

Pre-Tes

Tim Fasilitator

-        Peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep awal MBS di SD.

Pola Bimbingan MBS di SD

 

-        Peningkatan pemahaman peserta terhadap pola Bimbingan MBS di SD.

-        Peningkatan pemahaman peserta terhadap kebijakan MBS di tingkat pusat

 

Selasa, 20 Agustus 2013

Replikasi MBS di SD

 

-        Peningkatan pemahaman peserta terhadap Replikasi MBS di SD

Program Sekolah (RKT, RKAS)

 

-        Peningkatan pemahaman peserta terhadap penyusunan RKT dan RKAS.

Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran serta Kurikulum 2013

I Wayan Widana, S.Pd., M.Pd.

-        Peningkatan pemahaman peserta terhadap manajemen kurikulum dan pembelajaran.

-        Peningkatan pemahaman peserta terhadap implementasi kurikulum 2013.

-        Munculnya sikap terbuka peserta untuk menerima dan mengimplementasikan kurikulum 2013.

-        Peningkatan pemahaman peserta terhadap kemampuan menelaah RPP.

-        Peningkatan keterampilan peserta menyusun RPP.

Manajemen Peserta Didik

I Nyoman Jaya, S.Pd., M.Pd.

-        Peningkatan pemahaman peserta terhadap manajemen peserta didik

Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

 

-        Peningkatan pemahaman peserta terhadap Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Manajemen Sarana Prasarana

 

-        Peningkatan pemahaman peserta terhadap Manajemen Sarana Prasarana

 

Rabu, 21 Agustus 2013

Manajemen Pembiayaan

 

-        Peningkatan pemahaman peserta terhadap Manajemen Pembiayaan

Manajemen Humas

I Nyoman Jaya, S.Pd., M.Pd.

-        Peningkatan pemahaman peserta terhadap Manajemen Humas

Manajemen Budaya dan Lingkungan Sekolah

 

-        Peningkatan pemahaman peserta terhadap Manajemen Budaya dan Lingkungan Sekolah

Kepemimpinan Sekolah

I Nyoman Jaya, S.Pd., M.Pd.

-        Peningkatan pemahaman peserta terhadap Kepemimpinan Sekolah

Sistem Informasi Manajemen

I Wayan Widana, S.Pd., M.Pd.

-        Peningkatan pemahaman peserta terhadap sistem informasi manajemen.

-        Menyamakan persepsi peserta terhadap butir-butir instrumen penilaian sistem informasi manajemen.

-        Peningkatan keterampilan peserta melaksanakan kegiatan supervisi terhadap sistem informasi manajemen di SD menggunakan instrumen supervisi yang telah disiapkan dalam panduan.

Kerja Kelompok

Tim Fasilitator

-        Tersusunnya program kerja Bimtek MBS di tingkat Kabupaten/Kota

-        Tersusunnya rencana tindak lanjut terhadap permasalahan pada masing-masing komponen MBS serta solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah di Kabupaten/Kota.

 

Kamis, 22 Agustus 2013

Presentasi Kelompok

Tim Fasilitator

-        Penyempurnaan terhadap program kerja Bimtek Tingkat Kabupaten/Kota.

-        Terjadi sharing solusi pemecahan masalah yang dijumpai antara Kabupaten/Kota satu dengan lainnya.

-        Penyempurnaan langkah-langkah persiapan Bimtek di Kabupaten/Kota.

Post-Tes

Tim Fasilitator

-        Peningkatan pemahaman peserta terhadap substansi MBS pada masing-masing komponen.

-        Meningkatnya rasa percaya diri peserta untuk menyelenggarakan MBS di Kabupaten/Kota.

 

Identifikasi Permasalahan Per Komponen MBS

 

KOMPONEN

PERMASALAHAN

RENCANA TINDAK LANJUT/REKOMENDASI

  1.  

Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran

 

 

-        Pelaksanaan pembelajaran masih didominasi dengan metode ceramah.

-        Model pembelajaran guru masih bersifat konvensional

-        Penyusunan perangkat pembelajaran guru hanya untuk pemenuhan administrasi saja

-        Penggunaan media pembelajaran berbasis ICT masih kurang

  1. Perencanaan pembelajaran belum menyeluruh mengacu pada standar
  2. Proses pembelajaran dominan menggunakan metoda ceramah,belum menyeluruh pembelajaran berbasis ICT, pembelajaran masih konvensional
  3. Penilaian belum mengacu pada penilaian autentik.
  4. Peraturan akademik belum menyeluruh.
  5. Strategi pembelajaran PAKEM belum maksimal sesuai acuan.
  6. Pengawasan dan evaluasi oleh kepala sekolah.
  7. Pelaksanaannya belum maksimal sesuai acuan.

-        Sekolah meningkatkan pemahaman dan imlementasi terkait manajemen kurikulum dan pembelajaran melalui KKKS,KKG serta work shop.

-        Pendalaman pemahaman guru tentang model-model pembelajaran berbasis konstruktivisme melalui kegiatan KKG di tingkat gugus.

-        Melaksanakan workshop pemanfaatan media berbasis ICT bekerjasama dengan Disdikpora Provinsi Bali.

-        Pelatihan penggunaan alat peraga yang sudah ada melalui KKG

  1. Work shop peningkatan pengembangan kurikulum
  2. Work shop peningkatan prencanaan,proses dan penilaian pembelajaran.
  3. Pelatihan melalui KKKS,KKG ttg model pembelajaran,pengunaan alat peraga yang berbasis ICT
  4.  
 

Peserta Didik

  1. Pada saat penerimaan peserta didik baru tidak didahului dengan sensus/pendataan
  2. Belum menyeluruh dilaksanakan pengelompokan sesuai bakat minat siswa.dan pembinaan karakter siswa secara optimal
  1. Sekolah belum menyelenggarakan layanan secara khusus bagi siswa, masih bersifat umum.
  2. Belum semua sekolah melaksanakan pelacakan terhadap alumni.

 

 

 

  1. Sekolah berupaya melaksanakan PPDB sesuai acuan yang berbasis MBS,melalui KKKS dan KKG
  2. Mengoptimalkan pembinaan karakter siswa.
  3. Merencanakan pengelompokan , peserta didik lebih mudah dikenali, dan lebih mudah memberikan pelayanan secara individual yang optimal .
  1. Mengoptimalkan pelayanan khusus bagisiswa

 

 

 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangannya

 

  1. Sekolah belum optimal secara menyeluruh melaksanakan promosi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan asa kemanfaatan,kepatutan dan profesionalisma.
  2. Belum melaksanakan evaluasi kinerja.
  1. 90 % sekolah belum mempunyai tenaga administrasi,perpus,lab,satpam.
  2. Masih ada sekolah kekurangan guru kelas dan belum memiliki guru olahraga.
  3. Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggaraka oleh sekolah belum mengacu pada aturan.
  4. Kepala sekolah belum menyeluruh memahami ruang lingkup manajemen pendidik dan tenaga kependidikan.

 

  1. Sekolah mengupayakan meningkatkan pemahaman dan implementasi ruang lingkup manajemen pendidik dan kependidikan :
  2. Mengusulkan kekurangan tenaga ke Dinas Dikpora Kabupaten/Kota.
  3. Koordinasi dengan Komite.
  4. Berupaya menyelenggarakan rekrutmen sesuai acuaan yang berbasis MBS
  1. Perencanaan kebutuhan
  2. Rekrutmen/pengadaan
  3. Pembinaan dan pengembangan
  4. Pemberian motivasi
  5. Rotasi kerja
  6. Pemberhentian
  7. Pengawasan, evaluasi kinerja dan pelaporan melalui kegiatan work shop yang berbasis MBS.
  8. workshop/KKKS/KKG/pertemuan.

.

 

Sarana danPrasarana

 

 

  1. Sekolah belum memiliki pemahaman yang maksimal tentang ruang lingkup manajemen sarpras berbasis sekolah.
  2. Masih ada sekolah yang Sarana prasarana belajar siswa untuk   pembelajaran masih sangat minim
  3. Sekolah belum mempunyai tempat penyaluran bakat siswa
  4. Masih banyak sekolah yang belum memiliki gedung perpustakaan,dan ruang guru.
  5. Sekolah berupaya memiliki pemahaman dan implementasi terkait ruanglingkup manajemen sarana dan prasarana berbasis sekolah a.l
  6. Berupaya melengkapi pedoman Manajemen sarpras.
  7. Mengusulkan ke Dinas Kabupaten/ Dinas Dikpora Provinsi
  8. Mengusukan ke Dinas Kabupaten/ Dinas Dikpora Provinsi
  9. Koordinasi dengan Komite
  1. Analisis kebutuhan dan perencanaan
  2. Pengadaan
  3. Inventarisasi
  4. Pendistribusian dan pemanfaatan
  5. Pemeliharaan
  6. Penghapusan
  7. Pengawasan , evaluasi dan pelaporan, melalui KKKS/KKG.
 

Keuangan dan pembiayaan

  1. Dana Bos belum mampu menukupi semua kebutuhan sekolah
  2. RKS,RKJM,RKT dan RKAS, disusun belum mengacu pada pedoman
  3. Masih ada sekolah membuat EDS belum secara jujur.  

 

  1. Masih ada sekolah yang belum memiliki RKJM DAN RKT.
  2. Masih ada sekolah penggunaan dananya belum sesuai dengan peraturan peundangan.
  3. Koordinasi Komite untuk meningkatkan peran serta masyarakat mencari sumber dana lain misalnya donatur maupun DUDI.
  4. Meningkatkan kewirausahaan di lingkungan siswa.
  5. Melaksanakan Pengisian Intrumens EDS sesuai kenyataan di lapangan.
  6. Usulan dana ke Pemkab
  1. Meningkatkan pemahaman dan imlementasi dari Ruanglingkup manajemen pembiayaan: 1)Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS)/Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
  2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS)
  3. Penggalian sumber-sumber dana
  4. Pembukuan
  5. Penggunaan sesuai peraturan perundangan
  6. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan melalui work shop tentang penyusunan RKJM dan RKT

 

 

Peranserta masyarakat dan kemitraan

  1. Ada Sekolah yang memiliki dukungan dan kepedulian dari masyarakat masih kurang terhadap kemajuan pendidikan di sekolah.
  2. Masyarkat terlalu yakin bahwa dana BOS dianggap dapat menyelesaikan masalah pendidikan
  3. Belum semua sekolah memiliki dokumen MOU dengan DUDI
  4. Belum semua sekolah memanfaatkan alumni untuk menjalin kerja sama

 

 

  1. Meningkatkan pemahaman dan implementasi tentang Ruang lingkup psm:
    1. Analisis kebutuhan
    2. Penyusunan program
    3. Pembagian tugas pelaksana
    4. Pelaksanaan kegiatan
    5. Pengawasan, evaluasi , dan pelaporan

 

  1. Merupaya pihak sekolah memberikan penjelasan tentang PP No 044 tahun 2002 tentang komite
  2. Memberdayakan masyarakat sesuai kemampuannya dalam memajkan pendidikan
  3. Mengintensifkan pertemuan dengan masyarakat minimal 1 x setahun
  4. Pendekatan dengan tokoh masyrakat,DUDI
  5. Mendata dan mendokumentasikan alumni
  6. Meningkatkan peran komite agar memahami tupoksinya
  7. Mengupayakan penelusuran alumni untuk menjalin kerjasama.
  8. Meningkatkan Sosialisasi program sekolah kepada masyarakat
  9. Meningkatkan Sosialisasi tentang peran masyarakat terhadap pendidikan

 

 

Budaya dan Lingkungan Sekolah

 

  1. Sekolah masih belum optimal memahami pprosedur pelaksanaan penciptaan iklim,dan lingkungan pendidikan,dan informasi kegiatan penting minimun yang akan dilaksanakan.
  2. Sekolah belum secara optimal mampu memuat judul,tujuan,lingkup tanggung jawab dan wewenang serta penjelasannya.
  3. Sekolah berupaya meningkatkan pemahaman dan implementasi manajememen budaya dan lingkungan sekolah berbasis sekolah :
  1. Sekolah belum mampu seraca optimal,menyelenggarakan tata tertib pendidik,tenaga kependidikan dan peserta didik termasuk dlm penggunakan sarana prasarana pendidikan serta petunjuk dan laranganya.
  2. Sekolah belum optimal memahami ruang lingkup dan implementasi manajemen budaya dan lingkungan sekolah berbasis sekolah.
  1. Perencanaan program
  2. Sosialisasi program
  3. Pelaksanaan program
  4. 4)Pengawasan, evaluasi dan pelaporan program melalui KKS/KKG

 

  1. Menetapkan pedoman tata tertib,pendidik,tenaga kependidikan dan peserta didik serta penggunaan dan pemeliharaan sarpras,serta larangan dan sanksinya.
  2. Melaksanakan penanaman sejuta pohon di lingkungan sekolah
  3. Guru dan kepala sekolah secara bersama- sama menjadi contoh dalam pelaksanaan menjaga budaya lingkungan

 

 

  1. Kegiatan in-service II Tingkat Provinsi Bali dilaksanakan selama 5 (lima) hari dengan hasil kegiatan sebagai berikut.
 

Hari/Tanggal

Materi

Penyaji

Hasil Kegiatan

 

Senin, 7 Oktober 2013

Pembukaan

Kadisdikpora Provinsi Bali

-        Peningkatan pemahaman peserta terhadap kebijakan pendidikan di Provinsi Bali.

Strategi Implementasi MBS Disdikpora Prov Bali 2013

Kabid Dikdas Disdikpora Provinsi Bali

-        Peningkatan pemahaman peserta terhadap kebijakan Dikdas Disdikpora Provinsi Bali.

 

Selasa, 8 Oktober 2013

Paparan Best Practice

Peserta

-        Informasi pelaksanaan MBS-SD di Kabupeten/kota.

 

Pembahasan Best Practice

I Wayan Widana, S.Pd., M.Pd.

-        Masukan-masukan terkait pelaksanaan MBS di kabupaten/kota.

Strategi Kunjungan Objek Lapangan

 

-        Peningkatan pemahaman peserta strategi observasi lapangan

 

Rabu, 9 Oktober 2013

Kunjungan Objek Lapangan ke SDN 1 Sumerta Denpasar dan SDN 9 Sesetan Denpasar

Tim Fasilitator

-        Data hasil observasi

Praktik kerja mandiri

Tim Fasilitator

-        Laporan hasil observasi.

 

 

Kamis, 10 Oktober 2013

Presentasi hasil kerja mandiri

 

Peserta

-        Peningkatan pemahaman peserta komponen MBS di sekolah tujuan.

Pembahasan hasil presentasi

 

Peserta

-        Peningkatan pemahaman peserta komponen MBS di sekolah tujuan.

Instrumen Monitoring dan Evaluasi MBS

 

 

-        Peningkatan pemahaman peserta terhadap instrumen monev MBS di SD

 

Jumat, 11 Oktober 2013

Presentasi Kelompok

Tim Fasilitator

-        Penyempurnaan terhadap program kerja Bimtek Tingkat Kabupaten/Kota.

-        Terjadi sharing solusi pemecahan masalah yang dijumpai antara Kabupaten/Kota satu dengan lainnya.

 

Penutupan

Tim Fasilitator

 

 

  1. Kegiatan on-service (Monitoring dan Evaluasi) tentang ketercapaian pelaksanan MBS pada sekolah sasaran di 9 (sembilan) kabupaten/kota se-Bali.

No

Komponen MBS

KABUPATEN/KOTA

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rata-rata

 

Badung

Gianyar

Bangli

Klungkung

Tabanan

Negara

Denpasar

Buleleng

Karangasem

1

Kurikulum dan Pembelajaran

98,56

94,71

78,85

88,46

83,65

83,65

83,65

77,78

83,65

85,89

Sangat Baik

Sangat Baik

Baik

Sangat Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Sangat Baik

2

Peserta didik

90,28

94,44

86,11

93,06

77,78

77,78

77,78

95,65

77,78

85,63

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Baik

Baik

Baik

Sangat Baik

Baik

Sangat Baik

3

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

92,39

90,22

80,43

89,13

95,65

95,65

95,65

95,65

95,65

92,27

Sangat Baik

Sangat Baik

Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

4

Sarana Prasarana

81,06

97,73

71,97

90,15

88,64

88,64

88,64

88,64

88,64

87,12

Baik

Sangat Baik

Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

5

Pembiayaan

91,94

99,19

92,74

81,45

95,16

95,16

95,16

95,16

95,16

93,46

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

6

Partisipasi Masyarakat

77,94

97,06

75,00

97,06

85,29

85,29

85,29

85,29

85,29

85,95

Baik

Sangat Baik

Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

7

Budaya dan Lingkungan Sekolah

95,97

97,58

79,84

85,48

88,71

88,71

88,71

88,71

88,71

89,16

Sangat Baik

Sangat Baik

Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Jumlah

628,13

670,93

564,94

624,79

614,89

614,89

614,89

626,88

614,89

619,47

Rata-Rata

89,73

89,04

89,04

89,04

89,04

89,04

89,04

89,04

89,04

88,50

Kriteria

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

  1. Komponen Kurikulum Dan Pembelajaran

Secara umum dari 9 (sembilan) sekolah di Provinsi Bali yang dijadikan pilot projek, dapat dilihat bahwa sekolah telah melakukan manajemen kurikulum dan pembelajaran dengan kategori amat baik dengan rata-rata 85,49. Hal ini dapat dilihat dari 33,33% atau sebanyak 3 sekolah berada pada kategori amat baik dan 66,67% atau sebanyak 6 sekolah berada pada kategori baik.

  1. Komponen Manajemen Peserta Didik

Dari 9 (sembilan) sekolah di Provinsi Bali yang dijadikan pilot projek, dapat dilihat bahwa sekolah telah melakukan manajemen peserta didik dengan kategori amat baik dengan rata-rata 85,63. Hal ini dapat dilihat dari 55,56% atau sebanyak 5 sekolah berada pada kategori amat baik dan 44,44% atau sebanyak 4 sekolah berada pada kategori baik.

  1. Komponen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Dari 9 (sembilan) sekolah di Provinsi Bali yang dijadikan pilot projek, dapat dilihat bahwa sekolah telah melakukan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan dengan kategori amat baik dengan rata-rata 92,27. Hal ini dapat dilihat dari 88,89% atau sebanyak 8 sekolah berada pada kategori amat baik dan 11,11% atau sebanyak 1 sekolah berada pada kategori baik.

  1. Komponen Sarana Prasarana

Secara umum dari 9 (sembilan) sekolah di Provinsi Bali yang dijadikan pilot projek, dapat dilihat bahwa sekolah telah melakukan manajemen sarana prasarana dengan kategori amat baik dengan rata-rata 87,12. Hal ini dapat dilihat dari 77,78% atau sebanyak 7 sekolah berada pada kategori amat baik dan 22,22% atau sebanyak 2 sekolah berada pada kategori baik.

  1. Komponen Pembiayaan

Secara umum dari 9 (sembilan) sekolah di Provinsi Bali yang dijadikan pilot projek, dapat dilihat bahwa sekolah telah melakukan manajemen pembiayaan dengan kategori amat baik dengan rata-rata 93,46. Hal ini dapat dilihat dari 88,89% atau sebanyak 8 sekolah berada pada kategori amat baik dan 11,11% atau sebanyak 1 sekolah berada pada kategori baik.

  1. Peranserta Masyarakat

Secara umum dari 9 (sembilan) sekolah di Provinsi Bali yang dijadikan pilot projek, dapat dilihat bahwa sekolah telah melakukan peranserta dengan kategori amat baik dengan rata-rata 85,95. Hal ini dapat dilihat dari 77,78% atau sebanyak 7 sekolah berada pada kategori amat baik dan 22,22% atau sebanyak 2 sekolah berada pada kategori baik.

  1. Budaya Dan Lingkungan Sekolah

Secara umum dari 9 (sembilan) sekolah di Provinsi Bali yang dijadikan pilot projek, dapat dilihat bahwa sekolah telah melakukan manajemen budaya dan lingkungan sekolah dengan kategori amat baik dengan rata-rata 89,16. Hal ini dapat dilihat dari 88,89% atau sebanyak 8 sekolah berada pada kategori amat baik dan 11,11% atau sebanyak 1 sekolah berada pada kategori baik.

Demikian pula secara umum dapat disimpulkan bahwa 9 (sembilan) sekolah yang dijadikan pilot projek telah melaksanakan MBS dengan amat baik meliputi 7 komponen. Hanya 1 sekolah atau 11,11% sekolah yaitu di Kabupeten Bangli yang berada dalam kategori baik, sementara 8 sekolah di kabupaten/kota lainnya yaitu 8 sekolah atau 88,89% berada dalam kategori amat baik.

 

BAB IV PENUTUP

Setelah dilakukan kegiatan implementasi program MBS-SD melalui kegiatan in-service dan on-service, maka dapat disampaikan beberapa simpulan dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan di dalam pengelolaan program MBS dimasa yang akan datang.

 

  1. Simpulan

Beberapa simpulan yang dapat dirumuskan dari hasil monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut.

  1. Melalui kegiatan in-service yang dilaksanakan sebanyak 2 tahap, pemahaman peserta terhadap substansi dan strategi implementasi MBS-SD dapat ditingkatkan. Peserta telah memiliki pengalaman melakukan observasi 7 komponen MBS melalui kegiatan observasi lapangan.
  2. Melalui kegiatan on-service, implementasi program MBS-SD yang dilakukan oleh Kepala Sekolah di Kabupaten/Kota di 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali sudah dilaksanakan sesuai dengan juklak/juknis. Rata-rata hasil implementasi MBS-SD adalah sangat baik (A).
    1. Rekomendasi

Berikut disampaikan beberapa rekomendasi terkait implementasi program MBS-SD di Provinsi Bali.

  1. Sekolah Pilot Projek

-        Hasil yang telah dicapai dalam kegiatan ini agar dipertahankan dan ditingkatkan lagi di masa yang akan datang.

-        Hal-hal positif yang telah dilaksanakan di sekolah ini agar diimbaskan ke sekolah lain, minimal di tingkat gugus bahkan bila memungkinkan di tingkat yang lebih luas lagi di tingkat kabupaten/kota.

-        Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait terutama komite sekolah dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota.

  1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota

-        Mengadakan pembinaan dan pengawasan secara terjadwal dan berkesinambungan dengan melibatkan para pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota.

-        Meningkatkan koordinasi dengan Bupati/Wali Kota agar kegiatan implementasi MBS dapat berlangsung sampai ke tingkat-tingkat gugus melalui program pengimbasan MBS.

-        Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali untuk melanjutkan program implementasi MBS ke tingkat yang lebih luas.

  1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali

-        Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota untuk melanjutkan program implementasi MBS ke tingkat yang lebih luas.

-        Menjalin kerjasama yang lebih erat dengan Direktorat Pembinaan SD dalam upaya melanjutkan program MBS di masa yang akan datang.

  1. Direktorat Pembinaan SD

-        Oleh karena program implementasi MBS yang telah dilaksanakan sangat bermanfaat untuk menuntaskan program wajib belajar 9 tahun dan meningkatkan mutu pendidikan SD , maka program MBS agar dilanjutkan.

-        Melakukan penyempurnaan bahan-bahan pelatihan sehingga selalu up to date dengan kondisi terkini.

-        Mensosialisaikan program-program yang akan dilaksanakan di tingkat pusat sampai ke tingkat Kab/Kota lebih awal, agar daerah dapat menyesuaikan program yang disusun sehingga sinkron dengan program pusat.

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01implementasi-mbs.jpg

Lampiran
MAKALAH.pdf [download]

Posting oleh I Wayan Widana 48 tahun yang lalu - Dibaca kali

 
Tag : #

Berikan Komentar Anda

Artikel Pilihan
Bacaan Lainnya
Senin, 22/05/2017 14:29:49
Mendikbud: Tanamkan Kejujuran sejak SD

JAKARTA, KOMPAS — Ujian sekolah berbasis nasional di jenjang sekolah dasar yang dimulai Senin (15/5) harus...

Minggu, 13/05/2017 17:26:45
Dua Siswa Indonesia Raih Medali di Rusia

Dua siswa SMP Muhammadiyah 12 Gresik, Kota Baru, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Rizky Ramadani Putra (kiri) dan Rizieq...

7 Pilar MBS
MBS portal
7 Pilar MBS SD
Pilar 1 | Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran Berbasis Sekolah a. Konsep Dasar Manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah adalah pengaturan kurikulum dan pembelajaran yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum dan pembelajaran...
Informasi Terbaru
Penelitian
Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kemampuan Mengajar Guru dan Inovasi Pendidikan pada SMA Negeri se-Malang Raya
Raden Bambang Sumarsono rbamsum@gmail.com Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang Nomor 5 Malang 65145   Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan perilaku kepemimpinan kepala sekolah di SMA Negeri Se-Malang Raya, 2) mendeskripsikan kemampuan mengajar guru SMA Negeri...
Modul dan Pedoman
Video MBS
Modul MBS
Better Teaching Learning 3 TOT Provinsi...
4 tahun yang lalu - dibaca 15555 kali
TIK sebagai Kecakapan Hidup
TIK sebagai Kecakapan Hidup
4 tahun yang lalu - dibaca 15884 kali
Lembar Presentasi Fasilitator
4 tahun yang lalu - dibaca 17519 kali
Modul Pelatihan Pengawas Sekolah
Modul Pelatihan Pengawas Sekolah
4 tahun yang lalu - dibaca 27536 kali
Info MBS
Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan
Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan
2 tahun yang lalu - dibaca 23407 kali
Panduan Pembelajaran Kelas Rangkap
Panduan Pembelajaran Kelas Rangkap
2 tahun yang lalu - dibaca 26186 kali
Asyik Belajar dengan PAKEM : Kelas Awal
Asyik Belajar dengan PAKEM : Kelas Awal
4 tahun yang lalu - dibaca 24109 kali
Asyik Belajar dengan PAKEM : IPS
Asyik Belajar dengan PAKEM : IPS
4 tahun yang lalu - dibaca 31089 kali
Asyik Belajar dengan PAKEM : IPA
Asyik Belajar dengan PAKEM : IPA
4 tahun yang lalu - dibaca 35221 kali
Asyik Belajar dengan PAKEM : Bahasa Inggris
Asyik Belajar dengan PAKEM : Bahasa...
2 tahun yang lalu - dibaca 19909 kali
Panduan Umum Penyelenggaraan Praktik Terbaik Program DBE 2
Panduan Umum Penyelenggaraan Praktik...
4 tahun yang lalu - dibaca 13477 kali
Panduan Kegiatan DBE1 Tingkat Kabupaten...
4 tahun yang lalu - dibaca 12246 kali
Follow Us :
Get it on Google Play

©2013-2017 Manajemen Berbasis Sekolah
MUsage: 3.58 Mb - Loading : 2.13150 seconds