Follow Us Email Facebook Google LinkedIn Twitter

Politisasi Pendidikan & MBS

Minggu, 01/12/2013 14:46:47

02mbs template.jpg

Teguh Triwiyanto. Sesi ketiga seminar MBS di Hotel Olino Kota Malang. Sesi ini dilaksanakan secara panel antara Chairun Mokoginta dan Prof. Dr. Aris Munandar, M.Pd. Chairun Mokoginta Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bolaang Mongondou dalam sesi seminar pagi (30 Nopember 2011) menyampaikan pengalaman legislatif dalam pengembangan MBS. Menurut Chairun Mokoginta, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, termasuk didalamnya eksekutif dan legislatif. Khusus legislatif, dibutuhkan orang yang memiliki kepedulian yang baik terhadap pendidikan, sebab jika tidak memiliki itu maka rentan sekali terjadi politisasi pendidikan. Alih-alih menyerap aspirasi masyarakat, politisasi pendidikan menjadikan mutu pendidikan tergadaikan. Selain pendanaan pendidikan, dibutuhkan antusiasme dari semua kalangan dalam mendukung usaha-usaha pendidikan, termasuk MBS.

Konsistensi terhadap kebijakan dan program-program yang sudah ditetapkan, tidak sekedar mencari popularitas semata-mata. Keyakinan bahwa tugas yang diemban merupakan amanah untuk berbuat terbaik, kalau diberi amanah dibidang pendidikan maka harus bekerja sebaik mungkin untuk bidangnya. Membangun MBS dibutuhkan kemampuan manajerial kepala sekolah, tetapi anasir politik menembus dunia pendidikan. Bahkan di daerah kami banyak guru yang mutasi dan menduduki jabatan struktural karena politisasi pendidikan yang kuat. Bahkan ada sekolah dengan jumlah guru cuma satu orang, sementara penarikan guru menjadi pejabat-pejabat struktural tidak pernah berhenti. Persoalan-persoalan seperti ini harus dihentikan dengan digantikan dengan usaha-usaha untuk mendukung pengembangan MBS. Untuk mengembangkan MBS di daerah dibutuhkan akuntabilitas, semua harus transparan dan tidak menutupi keuangan.

Pertanggungjawaban anggaran menjadi penting sebagai wujud kepercayaan rakyat kepada penerima amanah, ekesekutif dan legislatif. Saat menyampaikan materinya Prof. Dr. Aris Munandar, M.Pd, Rektor Universitas Negeri Makasar, dari hasil penelitiannya menemukan bahwa 50 persen SD tidak memiliki media komunikasi dengan masyarakat, misalnya buletin atau yang lebih modern yaitu website. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sekolah jarang dalam memberikan umpan balik terhadap kepuasan peserta didik, padahal aktivitas tersebut merupakan aktivitas control terhadap pelaksanaan MBS. MBS merupakan salah satu pendekatan manajemen sekolah yang efektif kalau dilaksanakan dengan baik, beberapa studi menunjukkan hal tersebut. Faktor kepemimpinan di dalam memperoleh proses inovasi di sekolah, kepala sekolah menjadi penting posisinya. Penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu kepala sekolah, maka kepemimpinan sekolah menjadi begitu pentingnya.

Ketika di tanya partisipasi asosiasi profesi yang sangat dekat dengan praktek MBS yaitu Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMAPI) ada beberapa hal yang disampaikan Prof. Aris. Menurut Prof. Aris, ISMAPI Sulawesi Selatan sejak tahun 2006 sampai sekarang terus mendorong peningkatan kapasitas kepala sekolah, ada fakta untuk calon kepala, terdapat 18 kabupaten/kota sudah menjalin kerja sama untuk peingkatan kapasitas kepala sekolah. Proses ini semestinya terjadi dengan provinsi-provinsi yang lain. Tetapi memang di beberapa daerah masih kuatnya politik pendidikan, kapasitas kepala sekolah karenanya sering terabaikan. Sementara itu Subandi (pengawas SD DKI Jakarta) mengatakan kompetensi kepala sekolah perempuan lebih baik dari pada laki-laki, tetapi politisasi pendidikan sering memarginalkannya dengan menjadikan laki-laki sebagai kepala sekolah. Politisasi pendidikan masih menggejala, fenomena tim sukses menjadi salah satu indikatornya. Mutasi ke daerah terpencil juga menjadi salah satu kejadian yang tidak terhindarkan karena politisasi pendidikan (kalau menang akan kemana, tapi kalau kalah mau dikemanakan?).

Sahdiana, dari Yogyakarta mengatakan MBS tidak mungkin terlepas dari unsur-unsur yang terkait, termasuk dukungan masyarakat. Dalam pengelolaan sekolah membutuhkan akuntabilitas dan otonomi, tetapi hak tersebut akan terhambat karena kehadiran kurikulum dan buku yang tersentralisasi. Erni Mularsih dari Sumatera Utara menyampaikan dalam sesi diskusi bahwa MBS semestinya secara massif dilakukan sosialisasi. Pengalaman di daerah kami, perencanaan pendidikan, termasuk sosialisasi program-program MBS, sering membentur tembok legislatif/DPRD. Erni juga menegaskan perlunya perlindungan untuk jabatan kepala sekolah dari politisasi pendidikan. Yusak Wesi dari NTT menyambut persoalan ini dengan tegas-tegas mengatakan bahwa perlu strategi untuk membendung politisasi pendidikan. Strategi yang menjadikan pendidikan sebagai sistem yang imun dari politik praktis, melalui pendidik dan tenaga pendidikan yang bekerja secara profesional. Profesional artinya bekerja dengan standar-standar yang jelas dan terukur.

 

 

Posting oleh mbsadministrator 5 tahun yang lalu - Dibaca 104724 kali

 
Tag : #Politisasi Pendidikan # MBS

Berikan Komentar Anda

Artikel Pilihan
Bacaan Lainnya
Jum'at, 27/04/2018 10:13:15
TRANSFORMASI NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN PADA SISWA SMK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan 1) nilai-nilai kewirausahaanyang ditransformasikan pada siswa, 2)...

Minggu, 14/04/2018 22:36:11
MANAJEMEN LAYANAN KHUSUS PONDOK PESANTREN

MANAJEMEN LAYANAN KHUSUS PONDOK PESANTREN Arini Amalia Abstract Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan...

7 Pilar MBS
Contoh Pilar
Redaksi : Keterangan 
Informasi Terbaru
Penelitian
Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kemampuan Mengajar Guru dan Inovasi Pendidikan pada SMA Negeri se-Malang Raya
Raden Bambang Sumarsono rbamsum@gmail.com Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang Nomor 5 Malang 65145   Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan perilaku kepemimpinan kepala sekolah di SMA Negeri Se-Malang Raya, 2) mendeskripsikan kemampuan mengajar guru SMA Negeri...
Modul dan Pedoman
Video MBS
Modul MBS
Better Teaching Learning 3 TOT Provinsi...
5 tahun yang lalu - dibaca 19590 kali
TIK sebagai Kecakapan Hidup
TIK sebagai Kecakapan Hidup
5 tahun yang lalu - dibaca 19778 kali
Lembar Presentasi Fasilitator
5 tahun yang lalu - dibaca 22285 kali
Modul Pelatihan Pengawas Sekolah
Modul Pelatihan Pengawas Sekolah
5 tahun yang lalu - dibaca 33968 kali
Info MBS
Kota Probolinggo Siap Terapkan Good Governance
Kota Probolinggo Siap Terapkan Good...
3 tahun yang lalu - dibaca 22400 kali
Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan
Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan...
3 tahun yang lalu - dibaca 22771 kali
Membuat Program Kerja Sekolah Yang Baik
Membuat Program Kerja Sekolah Yang Baik
3 tahun yang lalu - dibaca 27313 kali
Tujuh Pilar Manajemen Berbasis Sekolah
Tujuh Pilar Manajemen Berbasis Sekolah
3 tahun yang lalu - dibaca 35426 kali
USAID Prioritas Latih 8 Kepsek di Parepare Manajemen Berbasis Sekolah
USAID Prioritas Latih 8 Kepsek di...
3 tahun yang lalu - dibaca 21742 kali
Kurikulum 2013: Siswa Kelas 1 SD Lebih Ceria dan Tak Rewel
Kurikulum 2013: Siswa Kelas 1 SD Lebih...
5 tahun yang lalu - dibaca 29856 kali
Wawancara dengan Mendikbud Terkait Kurikulum 2013
Wawancara dengan Mendikbud Terkait...
5 tahun yang lalu - dibaca 41895 kali
Pelatihan Yang Diakreditasi Oleh Perguruan Tinggi
Pelatihan Yang Diakreditasi Oleh...
5 tahun yang lalu - dibaca 35556 kali
Follow Us :
Get it on Google Play

©2013-2018 Manajemen Berbasis Sekolah
MUsage: 3.56 Mb - Loading : 7.22398 seconds