Follow Us Email Facebook Google LinkedIn Twitter

Politisasi Pendidikan & MBS

Minggu, 01/12/2013 14:46:47

02mbs template.jpg

Teguh Triwiyanto. Sesi ketiga seminar MBS di Hotel Olino Kota Malang. Sesi ini dilaksanakan secara panel antara Chairun Mokoginta dan Prof. Dr. Aris Munandar, M.Pd. Chairun Mokoginta Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bolaang Mongondou dalam sesi seminar pagi (30 Nopember 2011) menyampaikan pengalaman legislatif dalam pengembangan MBS. Menurut Chairun Mokoginta, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, termasuk didalamnya eksekutif dan legislatif. Khusus legislatif, dibutuhkan orang yang memiliki kepedulian yang baik terhadap pendidikan, sebab jika tidak memiliki itu maka rentan sekali terjadi politisasi pendidikan. Alih-alih menyerap aspirasi masyarakat, politisasi pendidikan menjadikan mutu pendidikan tergadaikan. Selain pendanaan pendidikan, dibutuhkan antusiasme dari semua kalangan dalam mendukung usaha-usaha pendidikan, termasuk MBS.

Konsistensi terhadap kebijakan dan program-program yang sudah ditetapkan, tidak sekedar mencari popularitas semata-mata. Keyakinan bahwa tugas yang diemban merupakan amanah untuk berbuat terbaik, kalau diberi amanah dibidang pendidikan maka harus bekerja sebaik mungkin untuk bidangnya. Membangun MBS dibutuhkan kemampuan manajerial kepala sekolah, tetapi anasir politik menembus dunia pendidikan. Bahkan di daerah kami banyak guru yang mutasi dan menduduki jabatan struktural karena politisasi pendidikan yang kuat. Bahkan ada sekolah dengan jumlah guru cuma satu orang, sementara penarikan guru menjadi pejabat-pejabat struktural tidak pernah berhenti. Persoalan-persoalan seperti ini harus dihentikan dengan digantikan dengan usaha-usaha untuk mendukung pengembangan MBS. Untuk mengembangkan MBS di daerah dibutuhkan akuntabilitas, semua harus transparan dan tidak menutupi keuangan.

Pertanggungjawaban anggaran menjadi penting sebagai wujud kepercayaan rakyat kepada penerima amanah, ekesekutif dan legislatif. Saat menyampaikan materinya Prof. Dr. Aris Munandar, M.Pd, Rektor Universitas Negeri Makasar, dari hasil penelitiannya menemukan bahwa 50 persen SD tidak memiliki media komunikasi dengan masyarakat, misalnya buletin atau yang lebih modern yaitu website. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sekolah jarang dalam memberikan umpan balik terhadap kepuasan peserta didik, padahal aktivitas tersebut merupakan aktivitas control terhadap pelaksanaan MBS. MBS merupakan salah satu pendekatan manajemen sekolah yang efektif kalau dilaksanakan dengan baik, beberapa studi menunjukkan hal tersebut. Faktor kepemimpinan di dalam memperoleh proses inovasi di sekolah, kepala sekolah menjadi penting posisinya. Penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu kepala sekolah, maka kepemimpinan sekolah menjadi begitu pentingnya.

Ketika di tanya partisipasi asosiasi profesi yang sangat dekat dengan praktek MBS yaitu Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMAPI) ada beberapa hal yang disampaikan Prof. Aris. Menurut Prof. Aris, ISMAPI Sulawesi Selatan sejak tahun 2006 sampai sekarang terus mendorong peningkatan kapasitas kepala sekolah, ada fakta untuk calon kepala, terdapat 18 kabupaten/kota sudah menjalin kerja sama untuk peingkatan kapasitas kepala sekolah. Proses ini semestinya terjadi dengan provinsi-provinsi yang lain. Tetapi memang di beberapa daerah masih kuatnya politik pendidikan, kapasitas kepala sekolah karenanya sering terabaikan. Sementara itu Subandi (pengawas SD DKI Jakarta) mengatakan kompetensi kepala sekolah perempuan lebih baik dari pada laki-laki, tetapi politisasi pendidikan sering memarginalkannya dengan menjadikan laki-laki sebagai kepala sekolah. Politisasi pendidikan masih menggejala, fenomena tim sukses menjadi salah satu indikatornya. Mutasi ke daerah terpencil juga menjadi salah satu kejadian yang tidak terhindarkan karena politisasi pendidikan (kalau menang akan kemana, tapi kalau kalah mau dikemanakan?).

Sahdiana, dari Yogyakarta mengatakan MBS tidak mungkin terlepas dari unsur-unsur yang terkait, termasuk dukungan masyarakat. Dalam pengelolaan sekolah membutuhkan akuntabilitas dan otonomi, tetapi hak tersebut akan terhambat karena kehadiran kurikulum dan buku yang tersentralisasi. Erni Mularsih dari Sumatera Utara menyampaikan dalam sesi diskusi bahwa MBS semestinya secara massif dilakukan sosialisasi. Pengalaman di daerah kami, perencanaan pendidikan, termasuk sosialisasi program-program MBS, sering membentur tembok legislatif/DPRD. Erni juga menegaskan perlunya perlindungan untuk jabatan kepala sekolah dari politisasi pendidikan. Yusak Wesi dari NTT menyambut persoalan ini dengan tegas-tegas mengatakan bahwa perlu strategi untuk membendung politisasi pendidikan. Strategi yang menjadikan pendidikan sebagai sistem yang imun dari politik praktis, melalui pendidik dan tenaga pendidikan yang bekerja secara profesional. Profesional artinya bekerja dengan standar-standar yang jelas dan terukur.

 

 

Posting oleh mbsadministrator 4 tahun yang lalu - Dibaca 92163 kali

 
Tag : #Politisasi Pendidikan # MBS

Berikan Komentar Anda

Artikel Pilihan
Bacaan Lainnya
Selasa, 17/10/2017 12:50:04
Program Guru Keahlian Ganda Atasi Kekurangan Guru Produktif

KOMPAS.com - Program Keahlian Ganda Diklat IN-2 angkatan pertama telah selesai diselengggarakan di Pusat...

Rabu, 11/10/2017 12:18:29
Pendidikan Informal untuk Penguatan Pembelajaran di Daerah Tertinggal

MASALAH kualitas pendidikan di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) di Indonesia menjadi bahan wajib...

7 Pilar MBS
6. Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat Berbasis Sekolah
a. Konsep DasarManajemen hubungan sekolah dan masyarakat berbasis sekolah adalah pengaturan hubungan sekolah dan masyarakat yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip...
Informasi Terbaru
Penelitian
Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kemampuan Mengajar Guru dan Inovasi Pendidikan
Raden Bambang Sumarsonorbamsum@gmail.comUniversitas Negeri Malang, Jl. Semarang Nomor 5 Malang 65145 Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan perilaku kepemimpinan kepala sekolah di SMA Negeri Se-Malang Raya, 2) mendeskripsikan kemampuan mengajar guru SMA Negeri Se-Malang Raya,...
Modul dan Pedoman
Video MBS
Modul MBS
Better Teaching Learning 3 TOT Provinsi...
4 tahun yang lalu - dibaca 16756 kali
TIK sebagai Kecakapan Hidup
TIK sebagai Kecakapan Hidup
4 tahun yang lalu - dibaca 17028 kali
Lembar Presentasi Fasilitator
4 tahun yang lalu - dibaca 19031 kali
Modul Pelatihan Pengawas Sekolah
Modul Pelatihan Pengawas Sekolah
4 tahun yang lalu - dibaca 29552 kali
Info MBS
Guru Ini Manfaatkan Teknologi Dukung Pembelajaran Siswa
Guru Ini Manfaatkan Teknologi Dukung...
1 tahun yang lalu - dibaca 3778 kali
SE Mendikbud tentang Penerapan Regulasi Baru di Tahun Pelajaran 2016/2017
SE Mendikbud tentang Penerapan Regulasi...
2 tahun yang lalu - dibaca 4442 kali
Galang Program Orang Tua Mengajar
Galang Program Orang Tua Mengajar
2 tahun yang lalu - dibaca 4464 kali
Mendikbud Mengajak Masyarakat Menjaga Kelestarian Budaya Indonesia
Mendikbud Mengajak Masyarakat Menjaga...
2 tahun yang lalu - dibaca 3338 kali
Plt. Gubsu: MBS Kunci Pengembangan Sekolah
Plt. Gubsu: MBS Kunci Pengembangan...
2 tahun yang lalu - dibaca 5238 kali
Workshop Pengembangan Desain dan Struktur eLearning RC MBS, 25-27 Januari 2016, Sol Marina BSD - Tangerang
Workshop Pengembangan Desain dan...
2 tahun yang lalu - dibaca 5594 kali
Kemendikbud Ajak PGRI Bersama-sama Temukan Solusi  Atas Masalah Pendidikan
Kemendikbud Ajak PGRI Bersama-sama...
2 tahun yang lalu - dibaca 6164 kali
Dikbud Maluku Gelar Bimtek MBS Dan PMP Berbasis Pendidikan Karakter
Dikbud Maluku Gelar Bimtek MBS Dan PMP...
2 tahun yang lalu - dibaca 13309 kali
Follow Us :
Get it on Google Play

©2013-2018 Manajemen Berbasis Sekolah
MUsage: 3.54 Mb - Loading : 3.68992 seconds