Follow Us Email Facebook Google LinkedIn Twitter

Panduan Lokakarya Bagi Fasilitator Renstra

Jum'at, 22/11/2013 21:27:34

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 17/2007 (UU 17/2007) tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, yaitu 2005-2025. RPJPN diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana disebutkan dalamPembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu untukmelindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupanbangsa, dan ikut melaksanaan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,dan keadilan sosial.

Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan pembangunansebelumnya yang difokuskan pada upaya penataan kembali berbagai langkah strategis di bidangpengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup, serta kelembagaannyaagar bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi sejajar, sertadaya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat internasional.RPJPN memberikan arah yang sangat kuat untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berdayasaing, salah satunya melalui perkembangan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitasyang, antara lain, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

Berbagai arah perkembangan untuk meningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesiatersebut sejalan dengan berbagai komitmen dan kesepakatan di tingkat internasional sepertitujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs), Education For All(EFA), Konvensi Hak Anak, serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi. Sejajardengan ketentuan peraturan dan perundang-Undangan Indonesia, kesepakatan di atasmemberi prioritas yang kuat terhadap bidang pendidikan seperti mewujukan pendidikan dasaryang bermutu atau meningkatkan akses semua anak Indonesia tanpa diskriminasi terhadappendidikan dasar.

Perkembangan pendidikan dasar merupakan salah satu sektor yang sangat penting untukmewujudkan tujuan-tujuan di atas dan untuk memenuhi hak anak yang dijamin melaluiketentuan peraturan dan perundang-undangan Indonesia dan komitmen negara terhadapkesepakatan internasional. Kebijakan permerintah Indonesia mengarahkan peningkatanmutu pemberdayaan, efisiensi pengelolaan sektor pendidikan, dan peningkatan akses bagi semua anak terhadap pelayanan pendidikan. Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkanperikemanusiaan, keadilan, dan kesamaan serta mengutamakan manfaat dengan perhatiankhusus pada kelompok rentan, misalnya anak keluarga tidak mampu, anak yang berasal daridaerah terpencil, anak-anak cacat, dan anak yatim.Dinas Pendidikan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tingkat kompleksitas

54Panduan-Lokakarya-bagi-Fasilitator-Renstra.jpg

Lampiran
Panduan Lokakarya bagi Fasilitator Renstra.pdf [download]

Posting oleh Tim Pengembang MBS 49 tahun yang lalu - Dibaca kali

 
Tag : #

Berikan Komentar Anda

Artikel Pilihan
Bacaan Lainnya
Senin, 13/08/2018 11:28:44
Masih Banyak Masalah Menghantui Pendidikan Kita

Ditulis oleh: Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta   TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Universitas...

Minggu, 04/08/2018 23:07:21
ANALISIS INTERAKSI SIMBOLIK KYAI DAN SANTRI DALAM PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN BERBASIS NILAI DAN ETIKA

Abstrak: Kyai menjadi panutan santri dalam bertindak dan bersikap. Kepemimpinan kyai menekankan pada penanaman nilai...

7 Pilar MBS
5. Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah
a. Konsep DasarManajemen pembiayaan berbasis sekolah adalah pengaturan pembiayaan yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan pembiayaan di sekolah, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah. Standar...
Informasi Terbaru
Penelitian
Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kemampuan Mengajar Guru dan Inovasi Pendidikan pada SMA Negeri se-Malang Raya
Raden Bambang Sumarsono rbamsum@gmail.com Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang Nomor 5 Malang 65145   Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan perilaku kepemimpinan kepala sekolah di SMA Negeri Se-Malang Raya, 2) mendeskripsikan kemampuan mengajar guru SMA Negeri...
Modul dan Pedoman
Video MBS
Modul MBS
Better Teaching Learning 3 TOT Provinsi...
5 tahun yang lalu - dibaca 21689 kali
TIK sebagai Kecakapan Hidup
TIK sebagai Kecakapan Hidup
5 tahun yang lalu - dibaca 22154 kali
Lembar Presentasi Fasilitator
5 tahun yang lalu - dibaca 25071 kali
Modul Pelatihan Pengawas Sekolah
Modul Pelatihan Pengawas Sekolah
5 tahun yang lalu - dibaca 36960 kali
Info MBS
Kurikulum 2013: Siswa Kelas 1 SD Lebih Ceria dan Tak Rewel
Kurikulum 2013: Siswa Kelas 1 SD Lebih...
5 tahun yang lalu - dibaca 32105 kali
Wawancara dengan Mendikbud Terkait Kurikulum 2013
Wawancara dengan Mendikbud Terkait...
5 tahun yang lalu - dibaca 44125 kali
Pelatihan Yang Diakreditasi Oleh Perguruan Tinggi
Pelatihan Yang Diakreditasi Oleh...
5 tahun yang lalu - dibaca 37994 kali
Interactive Audio Instruction Kindergarten Program
Interactive Audio Instruction...
5 tahun yang lalu - dibaca 39095 kali
Pusat Sumber Belajar Gugus
Pusat Sumber Belajar Gugus
5 tahun yang lalu - dibaca 48042 kali
Pembelajaran Aktif untuk Perguruan Tinggi
Pembelajaran Aktif untuk Perguruan...
5 tahun yang lalu - dibaca 44045 kali
Suara MBE October 2005 (English Edition)
Suara MBE October 2005 (English Edition)
5 tahun yang lalu - dibaca 39186 kali
Paket Pelatihan 3
Paket Pelatihan 3
5 tahun yang lalu - dibaca 64371 kali
Follow Us :
Get it on Google Play

©2013-2019 Manajemen Berbasis Sekolah
MUsage: 3.55 Mb - Loading : 1.52430 seconds