Follow Us Email Facebook Google LinkedIn Twitter

Panduan Lokakarya Bagi Fasilitator Renstra

Jum'at, 22/11/2013 21:27:34

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 17/2007 (UU 17/2007) tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, yaitu 2005-2025. RPJPN diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana disebutkan dalamPembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu untukmelindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupanbangsa, dan ikut melaksanaan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,dan keadilan sosial.

Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan pembangunansebelumnya yang difokuskan pada upaya penataan kembali berbagai langkah strategis di bidangpengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup, serta kelembagaannyaagar bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi sejajar, sertadaya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat internasional.RPJPN memberikan arah yang sangat kuat untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berdayasaing, salah satunya melalui perkembangan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitasyang, antara lain, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

Berbagai arah perkembangan untuk meningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesiatersebut sejalan dengan berbagai komitmen dan kesepakatan di tingkat internasional sepertitujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs), Education For All(EFA), Konvensi Hak Anak, serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi. Sejajardengan ketentuan peraturan dan perundang-Undangan Indonesia, kesepakatan di atasmemberi prioritas yang kuat terhadap bidang pendidikan seperti mewujukan pendidikan dasaryang bermutu atau meningkatkan akses semua anak Indonesia tanpa diskriminasi terhadappendidikan dasar.

Perkembangan pendidikan dasar merupakan salah satu sektor yang sangat penting untukmewujudkan tujuan-tujuan di atas dan untuk memenuhi hak anak yang dijamin melaluiketentuan peraturan dan perundang-undangan Indonesia dan komitmen negara terhadapkesepakatan internasional. Kebijakan permerintah Indonesia mengarahkan peningkatanmutu pemberdayaan, efisiensi pengelolaan sektor pendidikan, dan peningkatan akses bagi semua anak terhadap pelayanan pendidikan. Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkanperikemanusiaan, keadilan, dan kesamaan serta mengutamakan manfaat dengan perhatiankhusus pada kelompok rentan, misalnya anak keluarga tidak mampu, anak yang berasal daridaerah terpencil, anak-anak cacat, dan anak yatim.Dinas Pendidikan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tingkat kompleksitas

54Panduan-Lokakarya-bagi-Fasilitator-Renstra.jpg

Lampiran
Panduan Lokakarya bagi Fasilitator Renstra.pdf [download]

Posting oleh Tim Pengembang MBS 49 tahun yang lalu - Dibaca kali

 
Tag : #

Berikan Komentar Anda

Artikel Pilihan
Bacaan Lainnya
Kamis, 11/01/2018 10:18:27
Pendidikan Tinggi Harus Tekankan Pengembangan Keterampilan Anak Didik

JAKARTA, KOMPAS.com - Program akademik di perguruan tinggi yang menanamkan kultur akademik internasional sudah...

Jum'at, 05/01/2018 22:21:35
Generasi Milenial Jangan Takut Bereksperimen

KOMPAS.com – Festy Fidia Siswanto prihatin dengan cara pengemasan kopi luwak di sebuah tempat di Ciwidey, Bandung...

7 Pilar MBS
MBS portal
7 Pilar MBS SD
Pilar 1 | Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran Berbasis Sekolah a. Konsep Dasar Manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah adalah pengaturan kurikulum dan pembelajaran yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum dan pembelajaran...
Informasi Terbaru
Penelitian
Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kemampuan Mengajar Guru dan Inovasi Pendidikan pada SMA Negeri se-Malang Raya
Raden Bambang Sumarsono rbamsum@gmail.com Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang Nomor 5 Malang 65145   Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan perilaku kepemimpinan kepala sekolah di SMA Negeri Se-Malang Raya, 2) mendeskripsikan kemampuan mengajar guru SMA Negeri...
Modul dan Pedoman
Video MBS
Berita Pilihan
Modul MBS
Better Teaching Learning 3 TOT Provinsi...
5 tahun yang lalu - dibaca 18795 kali
TIK sebagai Kecakapan Hidup
TIK sebagai Kecakapan Hidup
5 tahun yang lalu - dibaca 18925 kali
Lembar Presentasi Fasilitator
5 tahun yang lalu - dibaca 21327 kali
Modul Pelatihan Pengawas Sekolah
Modul Pelatihan Pengawas Sekolah
5 tahun yang lalu - dibaca 32756 kali
Info MBS
Modul Pelatihan 6: Praktik Yang Baik
Modul Pelatihan 6: Praktik Yang Baik
3 tahun yang lalu - dibaca 52786 kali
Panduan Lokakarya Bagi Fasilitator Renstra
Panduan Lokakarya Bagi Fasilitator...
5 tahun yang lalu - dibaca 47312 kali
Praktik Yang Baik: Modul Keuangan Pendidikan
Praktik Yang Baik: Modul Keuangan...
5 tahun yang lalu - dibaca 32178 kali
Modul Pelatihan Praktik Yang Baik Kelas Awal
Modul Pelatihan Praktik Yang Baik Kelas...
3 tahun yang lalu - dibaca 48935 kali
Contoh Sukses Pelaksanaan MBS
Contoh Sukses Pelaksanaan MBS
5 tahun yang lalu - dibaca 30485 kali
Panduan Advokasi dan Lokakarya Penyusunan Rencana Kegiatan, Anggaran, Supervisi dan Monitoring Program MBS
Panduan Advokasi dan Lokakarya...
5 tahun yang lalu - dibaca 15833 kali
Paket Pelatihan Lanjutan untuk Sekolah dan Masyarakat
Paket Pelatihan Lanjutan untuk Sekolah...
5 tahun yang lalu - dibaca 13035 kali
Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan
Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan
3 tahun yang lalu - dibaca 29121 kali
Follow Us :
Get it on Google Play

©2013-2018 Manajemen Berbasis Sekolah
MUsage: 3.54 Mb - Loading : 5.96452 seconds